Tutup Iklan
Kemiskinan dan Pendidikan
Ade Mulyono/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Dalam pendapat umum kita sering mendengar bahwa keluarga miskin akan melahirkan generasi yang tak kalah miskin. Secara empiris saya rasa jawaban itu benar.

Sebagaimana dijelaskan disiplin ilmu sosial, kemiskinan selalu satu garis lurus dengan rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, jika seorang anak memiliki hubungan genetika di lingkungan belajar yang buruk, hasilnya akan buruk.

Hal itu juga yang menjadi catatan Nicolaus Driyarkara tentang disintegrasi. Setiap perubahan sosial (disintegrasi) dengan sendirinya mengakibatkan 1.000 persoalan dalam pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika di suatu daerah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, bisa dipastikan pendidikan di wilayah tersebut terabaikan. Tentu kita bisa berdalih bahwa pendidikan bukan faktor tunggal penyebab kemiskinan.

Ada faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya yang juga tidak bisa dikesampingkan. Walakin, kita sulit mengelak karena hanya pendidikan jawaban rasional yang bisa kita terima untuk memutus rantai kemiskinan.

Salah satu penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Indonesia ialah eksistensi masyarakat struktural (masyarakat yang sukar mengubah hidup mereka melalui pendidikan). Tentu kita bisa memahami kuatnya pengaruh local wisdom dan teologi yang mengerangkeng alam pikir masyarakat struktural (tradisional).

Contohnya adalah anggapan perempuan pada akhirnya hanya di dapur dan di ranjang. Berdasar anggapan ini orang tua lebih memilih anak membantu pekerjaan orang tua daripada bersekolah.

Polarisasi

Pertanyaannya, bagaimana polarisasi kemiskinan bekerja? Selama ini dalam pandangan masyarakat struktural kemiskinan adalah nasib (takdir). Jawaban yang beredar luas mengepung masyarakat struktural semacam itu menurut saya ialah suatu pola pikir irasional (cognitive bias).

Coba kita renungkan ulang, ada seseorang yang bekerja puluhan tahun lamanya sebagai tukang becak. Selama itu pula ia menjalani hidup dalam keadaan miskin. Apakah ia mencintai pekerjaan itu yang dia percaya sebagai takdir?

Jika saya diminta memberikan jawaban rasional, jelas orang tersebut tidak punya pilihan karena ketiadaan akses dan keterbatasan pendidikan (sebagaimana kebutuhan kehidupan modern yang mengutamakan legitimasi ijazah karena mencakup keterampilan di dalamnya).

Tanpa disadari problem rantai kemiskinan yang menjerat masyarakat bekerja secara terstruktur. Artinya, ada suatu keadaan ketika seseorang tidak bisa melepaskan diri dari jerat kemiskinan seumur hidup.

Misalnya, ada seorang anak dari keluarga miskin yang putus sekolah, maka si anak akan memilih bekerja, kemudian menikah tanpa kematangan mental dan persiapan material. Yang terjadi kelak ia akan melahirkan generasi yang tidak akan jauh dari nasib dirinya: miskin.

Pada kasus lain yang tak kalah kompleksnya saya ilustrasikan begini; ada dua keluarga yang satu kaya dan lainnya miskin. Dua keluarga itu sama-sama menyekolahkan anak. Si anak dari dua keluarga tersebut sama-sama punya potensi secara akademis di sekolah.

Dalam 10 tahun ke depan si anak dari dua keluarga yang berbeda tersebut sama-sama akan menjalani warisan polarisasi hidup orang tua; yang satu hidup sebagai orang kaya dan satunya lagi harus menjalani hidup dalam lingkaran kemiskinan. Dalam berbagai riset ditemukan genetika dari keluarga kaya mempunyai kemampuan untuk menunjang pendidikan dan kehidupan anak.

Anak wajib ikut kursus, pola makan sehat, dan mempunyai jaringan sosial luas yang memberi kemudahan akses untuk mewujudkan kehidupan lebih baik.

Sebaliknya, si anak dari keluarga miskin tidak mempunyai banyak kemampuan untuk menunjang pendidikan dan kehidupan serta minimnya akses jaringan sosial untuk dapat mengubah hidup menjadi lebih baik.

Kritik

Persoalan lain yang perlu dipertanyakan ulang ialah sistem pendidikan seperti apa yang kita punyai sehingga gagal mengangkat harkat manusia untuk hidup lebih baik?

Pendidikan kita (Indonesia) masih jauh dari ide system thinking dan keluwesan proses belajar nonkognitif. Peserta didik selalu diarahkan dalam memandang dunia secara positivistik yang mandek pada sistem pembelajaran kognitif semata.

Selama ini sekolah sebagai lembaga otoritas yang dipercaya masyarakat dapat mengubah nasib manusia sering kali alpa dari koreksi dan kritik. Tidak adanya monitoring yang mapan dalam pendidikan menyebabkan tertundanya cita-cita mengentaskan kemiskinan.

Perlu kita sadari betapa pentingnya (mutu) pendidikan sebagai titik tolak kemajuan bangsa. Dengan kata lain, pendidikan ialah investasi jangka panjang yang harus terus-menerus dipupuk dan dirawat (upgrade).

Ini seperti yang dikatakan Amartya Sen dalam buku  Identity of Violence yang menyanggah pendapat Samuel P. Huntington tentang cultures count. Menurut Sen, keterbelakangan ekonomi tidak semata-mata dipengaruhi pengaruh budaya.

Ada peran pendidikan dan politik yang mempunyai pengaruh besar. Pada tahun 1960 pendapatan per kapita antara Ghana dan Korea Selatan setara. Pada 30 tahun kemudian Korea Selatan telah menjadi salah satu rakasa industri dan masuk jajaran 14 besar perekonomian dunia.

Perubahan itu tidak diikuti oleh Ghana yang saat ini pendapatan per kapitanya sekitar seperlima belas dari pendapatan per kapita Korea Selatan. Masih menurut Sen, salah satu faktor keberhasilan ekonomi Korea Selatan ialah tingkat literasi yang jauh lebih tinggi dan sistem pendidikan (sekolah) jauh lebih maju ketimbang Ghana.

Inilah yang saya sebut pendidikan ialah investasi (tabur-tuai) bangsa dalam proyeksi jangka panjang. Kita masih melihat Indonesia dari aspek sumber daya alamnya, bukan melihat potensi sumber daya manusianya.

Akibatnya, ada ”imajinasi kebudayaan” yang mendorong kita berpikir bahwa hidup akan baik-baik saja meski tidak mengenyam pendidikan (kendati harus hidup dalam garis kemiskinan). Saya pikir di situ denyut nadi persoalannya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Pasang Baliho