Kementerian Sosial Cabut Izin ACT, Ini Alasannya

Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2022.

 Logo Aksi Cepat Tanggap. (act.id)

SOLOPOS.COM - Logo Aksi Cepat Tanggap. (act.id)

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2022.

Berdasarkan keterangan resmi izin ACT dicabut terkait dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan pihak yayasan. Hal itu tertuang dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

Surat tersebut ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi pada Selasa (5/7/2022). Muhadjir menjelaskan alasan pencabutan izin ACT, yakni mempertimbangkan indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial (Permensos).

“Jadi alasan kami mencabut dengan pertimbangan adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal, baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial Ad Interim, Muhadjir Effendi, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Selasa (6/7/2022).

Pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.29/1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disebutkan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Baca Juga : Forum Zakat: ACT Bukan Organisasi Pengelola Zakat

Sedangkan, kata Muhadjir, dari hasil klarifikasi Presiden ACT, lbnu Khajar, mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

Angka 13,7 persen tersebut, lanjut dia, tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. “Sementara itu PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul,” ungkap Muhadjir.

Muhadjir mengatakan pemerintah akan menyisir izin yang telah diberikan kepada yayasan lain. Hal ini, kata dia, untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

“Pada hari Senin [4/7/2022] Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait pemberitaan yang berkembang di masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga : Wow! Segini Gaji Presiden ACT, Bisa Beli 1 Unit Mobil Tiap Gajian

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Ini Alasan Pemerintah Cabut Izin ACT

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Indonesia Butuh Cetak Biru Pedagogi Digital

      + PLUS Indonesia Butuh Cetak Biru Pedagogi Digital

      Indonesia membutuhkan cetak biru pedagogi digital. Kebutuhan ini urgen berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Pandemi kini telah masuk tahun ketiga.

      Berita Terkini

      Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB Digelar Besok

      Syarat koalisinya, partai tersebut harus setuju calon presidennya dari Partai Gerindra.

      Gerindra Siap Berkoalisi dengan Siapapun Asal Capresnya Prabowo

      Syarat koalisinya, partai tersebut harus setuju calon presidennya dari Partai Gerindra.

      Aturan Baru Perjalanan: Belum Booster Wajib Tes PCR

      Dalam edaran tersebut disebutkan pelaku perjalanan yang belum mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster wajib tes PCR.

      Indonesia Butuh Cetak Biru Pedagogi Digital

      Indonesia membutuhkan cetak biru pedagogi digital. Kebutuhan ini urgen berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Pandemi kini telah masuk tahun ketiga.

      Dipaksa Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E Bisa Bebas karena Pasal Ini

      Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. tak menampik Bharada E bisa lepas dari jerat hukum.

      UDB Solo Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa di Bidang IoT, Begini Caranya

      Program Studi S1-Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa (UDB) Solo berupaya meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang IoT.

      Profil Deolipa Yumara, Anak Tentara yang Nyentrik sebagai Pengacara

      Sebelum dipecat Deolipa sudah membongkar sejumlah pengakuan Bharada E soal skenario yang dibuat Irjen Pol Ferdy Sambo terkait kematian Brigadir J.

      Deolipa Diancam Bunuh Sejak Hari Pertama Jadi Pengacara Bharada E

      Meski tidak menyebut nama, Deolipa mengisyaratkan pengancam dirinya dan Burhanuddin adalah kelompok petinggi Polri.

      Batas Waktu Maksimal Bayar BPJS Kesehatan dan Cara Hitung Dendanya

      Setiap peserta BPJS Kesehatan perlu tahu batas waktu maksimal iuran dan cara menghitung bila ada denda.

      Karsa Autentik Bung Hatta untuk Bangsa: Demokrasi dan Intelektualisme

      Mohammad Hatta alias Bung Hatta (12 Agustus 1902—14 Maret 1980) adalah politikus autentik. Kini sangat sulit menemukan sosok politikus seautentik Bung Hatta. Tanggal 12 Agustus 2022 tepat 120 tahun Bung Hatta.

      Komnas HAM akan Periksa Ferdy Sambo & Bharada E Sore Ini di Mako Brimob

      Komnas HAM akan memeriksa tersangka penembakan Brigadir J, yaitu Bharada E dan Irjen Pol Ferdy Sambo di Mako Brimob Jumat (12/8/2022) sore ini.

      Mahfud MD: Ferdy Sambo Sempat Nangis Depan Kompolnas & Mengaku Dizalimi

      Mahfud MD menyebut Ferdy Sambo sempat menangis di hadapan Kompolnas dan mengaku terhina dan dizalimi.

      Deolipa Yumara Ungkap Curhat Bharada E Soal Dijanjikan Uang Rp1 Miliar

      Pengacara Bharada E yang dipecat, Deolipa Yumara, membongkar pernyataan mantan kliennya itu terkait janji uang Rp1 miliar diduga terkait kasus penembakan Brigadir J pada 8 Juli 2022.

      IPW Desak Kapolri Usut Pemecatan Pengacara Bharada E Deolipa Yumara

      IPW mendesak Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mengusut pemecatan Deolipa Yumara sebagai pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

      Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Dipecat, IPW: Ada Intervensi Polisi

      Indonesia Police Watch tidak yakin bahwa surat pemecatan pengacara Deolipa Yumara ditulis oleh Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

      Deolipa Dipecat Jadi Pengacara Bharada E, Apa Alasannya?

      Apa alasan Deolipa Yumara dipecat dari pengacara Bharada Richard Eliezer alias Bharada E?