Kategori: Nasional

Kementerian Investasi dan Bangkitnya Wacana Jokowi 3 Periode


Solopos.com/Nyoman Ary Wahyudi/Bisnis

Solopos.com, JAKARTA--Direktur Indo Barometer M. Qodari kembali menyinggung gagasan Jokowi-Prabowo 2024 alias Jokowi 3 periode. Dia juga mengaitkan itu dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Investasi yang membuka peluang perluasan koalisi.

Wacana Jokowi tiga periode telah mendapatkan kritik dari sejumlah pihak karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, Qodari mengaku mendukung Jokowi berduet dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Qodari membeberkan alasannya mengusung gagasan Jokowi-Prabowo 2024 itu. Dalam webinar yang digelar Nesia Constitution yang dilansir Detik pada Senin (12/4/2021), Qodari mulanya memberikan catatan bahwa dia menyampaikan ide tersebut bukan hanya terkait jabatan Presiden Jokowi 3 periode, tetapi juga lebih spesifik “Jokowi-Prabowo 2024”.

Dia mengakui gagasan ini memerlukan perpanjangan periode presiden dan perlu amandemen UUD 1945. Qodari mengatakan pilpres di Indonesia sejak 2014 memasuki babak baru. Menurutnya, situasi pilpres sekarang tidak sama dengan pilpres 2005 atau 2010.

"Kemudian konstelasi dan dukungan politik saat ini. Kebetulan memungkinkan Jokowi dan Prabowo menghadapi kotak kosong pada 2024. Menurut saya, melawan kotak kosong akan sangat, sangat, sangat menurunkan tensi politik secara signifikan," kata Qodari.

Alasan Wacana Jokowi 3 Periode

Qodari berbicara bahaya isu polarisasi dalam beberapa gelaran pemilihan kepala daerah, termasuk Pilpres 2019. Polarisasi yang terjadi, katanya, perlahan-lahan memecah belah persatuan Indonesia.

"Coretan di masjid yang bernuansa SARA [suku, agama, ras, dan antargolongan], saya ingat waktu itu saya sudah merinding ya. Kemudian bahkan ada fenomena warga meninggal dilarang disalatkan karena mendukung Ahok," kata Qodari.

Selain soal Jokowi 3 periode, Qodari yakin Jokowi-Prabowo akan mendapatkan dukungan koalisi besar untuk 2024. Dia menduga PAN segera masuk ke kabinet dengan pembentukan Kementerian Investasi. "Saya berani mengatakan bahwa pasangan Jokowi Prabowo 2024 itu akan mendapat dukungan koalisi yang besar. Yang ini, yang tidak resmi ini, karena PAN belum di dalam pemerintahan. Tapi mungkin sebentar lagi masuk," kata Qodari.

Dia menyinggung pembentukan kementerian baru menjadi awal dari proses reshuffle kabinet. Di situlah, kata dia, peluang akan terbuka.

"Karena barusan ada perubahan menarik. BKPM akan jadi Kementerian Investasi lalu Kemenristek akan gabung Mendiknas. Bisa jadi pintu reshuffle dan PAN bisa masuk. Kalau ini terjadi, maka Jokowi-Prabowo akan berhadapan dengan kotak kosong," ujarnya.

Kubu Prabowo sendiri menolak wacana Jokowi 3 periode seperti pernyataan Qodari. "Pakai aturan yang mana?" kata Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Senin. Dasco menilai usulan Qodari keliru dan menabrak UUD 1945. Dia menegaskan saat ini belum perlu perubahan aturan masa jabatan presiden .

"Keliru atau menabrak aturan, tetapi kan aturannya masih seperti semula sehingga perlu mengubah aturan yang ada. Tapi saya sendiri merasa belum perlu. Kalau saya ya secara pribadi [belum perlu] mengubah UU [UUD] tersebut," ujar Dasco.

Hasil Survei

Seiring munculnya wacana jabatan 3 periode, muncul hasil survei yang menyebutkan Jokowi masih menjadi pilihan top of mind para responden. Berdasarkan rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Kamis (1/4/2021) lalu, nama Jokowi berada di posisi paling atas dengan dukungan 15,2%.

Prabowo berada di urutan kedua dengan persentase 13,4%. Persentase ini di atas kandidat lain seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

SMRC menggelar survei nasional tersebut pada 28 Februari 2021 - 8 Maret 2021 melibatkan 1.064 responden yang terpilih secara acak dan menjalani wawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah ± 3,07%.

Namun, hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan hasil berbeda dan tak sejalan wacana Jokowi 3 periode. Hasil survei IPO juga menunjukkan Prabowo juga dinilai sudah tidak lagi mendominasi elektabilitas para calon potensial menuju Pilpres 2024. Dalam hasil survei Pilpres 2024 yang oleh lembaga ini, Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi capres dengan raihan suara responden paling banyak.

IPO melakukan survei tersebut pada 10-22 Maret dan berlanjut sampai 4 April untuk tabulasi dan analisis. Survei melibatkan 1.200 responden dan pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, sampling error 2,50%, dan tingkat akurasi data 97%.

"Bicara 2024, bisa kita sebut sebagai masa transisi. Kelompok-kelompok senior semestinya sudah selesai di 2019, termasuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat mempresentasikan hasil survei tersebut dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024, Sabtu (10/4/2021) lalu. Artinya, Jokowi 3 periode sudah tak terlalu relevan.

"Faktanya, Pak Prabowo sedang tidak mendominasi dalam catatan IPO. Yang mendominasi masih Anies Baswedan dengan 15,8%, disusul Ganjar Pranowo 12,6%, Sandiaga Uno 9,5%, Ridwan Kamil 7,9%, AHY [Agus Harimurti Yudhoyono] 7,1%, baru kemudian Prabowo," kata Dedi.

Alih-alih Jokowi 3 periode atau Prabowo kembali maju pada 2024, peluang persaingan ketat justru terjadi antara Anies, Ganjar, dan AHY. Survei itu menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar dan AHY menyentuh 34% atau tertinggi dari keseluruhan kemungkinan pasangan capres-cawapres. Sementara itu, persentase elektabilitas Anies yang tertinggi berada di kisaran 29,2 persen seandainya bersanding kembali dengan Sandiaga Uno.

Share
Dipublikasikan oleh
Adib Muttaqin Asfar