Kementerian BUMN Endus Indikasi Korupsi Dana Pensiun Selain Pelindo

Solopos.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengendus adanya indikasi korupsi dana pensiun (dapen) di perusahaan pelat merah, selain PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo.

Dugaan korupsi pengelolaan dapen BUMN itu lantaran investasi tersebut hanya mendapatkan imbal hasil (yield) sebesar 1,9 persen. Hal itu diungkapkan Wakil BUMN II Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Most likely ada something [dapen BUMN yang terindikasi korupsi]. Masa yield-nya [imbal hasil] cuma 1,9 persen? Itu enggak masuk akal,” kata pria yang disapa Tiko itu. Maka dari itu, Tiko menduga adanya indikasi korupsi yang kembali terjadi terkait pengelolaan dana pensiun BUMN.

“Saya rasa ada 1-2 kasus [korupsi] lagi yang akan kita bawa, karena ini lagi diinvestigasi. Kalau kemarin kan Pelindo. Jadi, sedang kita investigasi,” ujarnya.

Tiko menuturkan bahwa sebanyak 22 dapen BUMN memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 persen. Rinciannya, 16 dari 22 dapen BUMN memiliki imbal hasil investasi di bawah 6 persen. “Bahkan ada yang cuma 1-2 persen [imbal hasil investasi], contohnya Pelindo kemarin,” ujarnya.

Lebih lanjut, selain Pelindo, Tiko menuturkan bahwa ada 4 pengelolaan dapen BUMN yang akan segera diinvestigasi secara bertahap. “Ada 4 [dapen BUMN] yang di bawah 4 persen yang akan segera diinvestigasi, tetapi saya belum bisa ngomong namanya, karena ekstrem ya kalau SBN [Surat Berharga Negara] 6 persen, masa hasil investasi cuma 2 persen? Kan enggak masuk akal, pasti ada sesuatu,” tuturnya.

Adapun saat ini Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menghitung kekurangan pendanaan di kisaran Rp7 triliun-Rp15 triliun, yang diperkirakan kekurangan dana sekitar Rp12 triliun.