Harianjogja.com, BANYUMAS — Kementerian Pertanian mengarahkan program pembangunan peternakan ke depan kepada pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.
Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024
“Pada tahun 2014 sebagai akhir dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional 2010-2014, mulai disusun rancangan untuk pembangunan peternakan berikutnya, 2015-2019,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, di Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014).
Rusman mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara puncak Bulan Bakti Peternakan Tahun 2014 Tingkat Nasional yang dipusatkan di “Rearing Farm” Manggala” Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas.
Menurut dia, alangkah baiknya jika rancangan pembangunan peternakan 2015-2014 itu bisa ditangkap oleh pemerintahan baru yang akan datang.
“Dengan memperhatikan arah kebijakan, tentu pemerintahan baru di sektor pertanian, yaitu terwujudnya kemandirian ekonomi dengan pendekatan sektor-sektor strategis dalam negeri. Jadi, kata kuncinya adalah kemandirian,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, program pembangunan peternakan ke depan diarahkan kepada pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Rusman juga mengatakan bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan rasional secara keseluruhan.
“Intinya, sebagai bagian integral kita bersama-sama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pelestarian lingkungan hidup karena memroduksi pupuk-pupuk organik maupun biogas, peningkatan devisa negara, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pelaksanaan program swasembada daging sapi dan kerbau telah banyak menyita perhatian tidak hanya di dalam negeri tetapi juga negara-negara lain yang berkepentingan terhadap tercapainya atau tidak tercapainya swasembada daging.
“Hal ini menyadarkan kita semua bahwa swasembada daging tidak mungkin dapat diwujudkan hanya dengan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bahkan, tidak saja oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga peran semua kementerian dan masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan niat tulus dan komitmen dari semua pihak terutama dari para pemangku kepentingan dalam mewujudkan keinginan bersama berupa swasembada daging sapi dan kerbau.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
