Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pihaknya tetap tidak memberikan rekomendasi impor kereta rel listrik (KRL) bekas sebagaimana hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau impor KRL bekas, Kemenperin masih berpegang teguh pada hasil koordinasi dengan Menko Marves, masih itu bahwa reviu BPKP jadi acuannya,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat ditemui seusai laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2023, di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Febri mengungkapkan hal itu juga sejalan dengan arahan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Ketua Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang tengah mendukung produksi dalam negeri.
“Seingat kami Pak Menko Marves arahannya produksi dalam negeri,” katanya pula.
Febri memastikan industri dalam negeri siap dan mampu untuk memproduksi armada transportasi massal itu.
Daripada impor, ia meminta PT KCI untuk bisa memperbaiki manajemen alur kereta dan penumpang. Menurutnya, masalah penumpukan penumpang yang dikeluhkan seharusnya bisa diperbaiki di sistem manajerial KCI.
“Saya kan anak kereta, saya paham itu. KCI tolong dong perbaiki. Kan ada beberapa rangkaian yang harus diatur manajemen alur penumpangnya, alur keretanya,” katanya lagi.
Febri menambahkan, pada dasarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kementerian Perindustrian siap menjalankan arahan Menko Marves.
“Kalau KRL impor bekas kami belum mengeluarkan izin, kami masih berpegang pada hasil rapat koordinasi Menko Marves bahwa hasil reviu BPKP yang menyatakan bahwa tidak perlu impor KRL bekas, masih sampai sejauh ini,” kata Febri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mendengarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait audit impor KRL bekas.
Luhut mengaku belum pernah mendengarkan laporan langsung soal audit impor KRL bekas.
“Kita tunggu saja hasil audit BPKP, nanti malam mereka brief saya. Nanti kita bikin rapat, kemudian kita umumkan, gampang kok,” katanya ditemui usai acara peluncuran Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Saat ditanyai wartawan perihal audit ulang, Luhut mengoreksi bahwa tidak ada audit ulang. “Saya belum pernah dilaporin,” imbuhnya.
Namun, Luhut memastikan nantinya keputusan soal impor KRL bekas dari Jepang akan diputuskan atas dasar data.
“Jadi semua yang kita lakukan basisnya data, saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data tuh katakan begitu ya begitu,” ujarnya.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana pengadaan KRL dengan mendatangkan dari Jepang, perlu dilihat dari dua hal. Pertama, kapasitas produksi INKA yang disesuaikan dengan peningkatan penggunaan kereta api di Indonesia. Kedua, jumlah data pengguna kereta api terutama KRL. Ia bahkan telah meminta PT KAI untuk memberikan data terkini jumlah penumpang pasca meredanya COVID-19.
Terkait kapasitas produk INKA dan sinkronisasi data penumpang kereta tersebut, Erick juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
