Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) mengupayakan tempat pemungutan suara (TPS) tersedia di seluruh lembaga pemasyarakatan (LP/lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia untuk memfasilitasi narapidana dan tahanan menyalurkan hak suara.
Upaya tersebut dilakukan menindaklanjuti informasi tentang tidak tersedianya TPS di seluruh LP dan rutan di Tanah Air.
Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital
“Kami akan memfasilitasi maksimal agar tahanan dan narapidana yang telah memenuhi syarat, tersalurkan suaranya pada pemilu tahun ini,” ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).
Utami mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan yang menghadiri kegiatan penyelenggaraan simulasi perekaman e-KTP di Lapas Batam.
“Kami terus berkoordinasi untuk menjamin terselenggaranya hak pilih narapidana dan tahanan, termasuk tersedinya TPS khusus di seluruh lapas dan rutan,” kata Utami.
Untuk LP atau rutan dengan jumlah pemilih sedikit, tutur dia, terdapat kemungkinan tahanan dan narapidananya tetap memilih di TPS terdekat di luar lapas dan rutan.
Sebelumnya, KPU menyatakan tidak akan mendirikan TPS di rumah sakit, lapas dan rutan sehingga penghuninya harus mencoblos di TPS terdekat di luar rumah sakit, LP, dan rutan.
Untuk menjamin hak pilih pasien, narapidana dan tahanan, data pemilih di rumah sakit, rutan dan LP akan diperbarui hingga 30 hari sebelum hari pencoblosan agar surat suara cukup.
Namun, KPU membuka opsi dibukanya TPS di tiga tempat umum itu apabila jumlah pemilih terlalu besar untuk diantarkan ke TPS terdekat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
