Kemenkeu Sebut PSBB Jakarta Bikin Rakyat Rentan Miskin

Solopos.com, JAKARTA — Anggota Staf Khusus Menteri Keuangan, Candra Fajri Ananda, berkomentar negatif atas keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut anggota staf ahli Kemenkeu, keputusan PSBB Jakarta itu bisa membuat rakyat rentan miskin

Keputusan keputusan PSBB dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, menurut dia bagaikan pisau bermata dua.  Upaya itu ditujukan untuk menekan persebaran Covid-19, tetapi menurutnya, kebijakan itu bisa membuat ekonomi kembali lesu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

I’m Tee, Me Too Andalkan 6 Pemain Drama Thailand Paling Diminati

Candra Fajri Ananda mengatakan bahwa saat aktivitas mobilitas penduduk dan sumber daya baik itu barang dan jasa dibatasi, maka akan tercipta kelangkaan. “Yang menyebabkan penurunan transaksi perdagangan. Akhirnya bisnis terutama sektor perdagangan akan anjlok,” katanya saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Jumat (11/9/2020).

Candra menjelaskan bahwa apabila hal tersebut diikuti oleh kenaikan harga karena barang menjadi langka, maka efeknya cukup berbahaya. “Di negara kita, sampai saat ini inflasi masih terkendali dan bahkan terjadi deflasi,” jelasnya.

Berdampak Kemiskinan

Padahal, menurut anggota staf ahli Kemenkeu itu, PSBB Jakarta bisa melemahnya perekonomian yang bisa diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK), rontoknya sektor informal, dan berdampak pada kemiskinan. Akhirnya menyebabkan penurunan daya beli yang signifikan. “Hal ini semua akan menyebabkan masyarakat rentan akan menjadi miskin,” terang Candra.

Candra menuturkan bahwa untuk mengatasinya, pemerintah memiliki beberapa program. Salah satunya pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Program PEN berusaha menahan anjloknya ini melalui program-program BLT [bantuan langsung tunai] yang akan semakin masif. Untuk menjaga daya beli tetap terjaga,” ucapnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos