Kemenhub Dinilai Perlu Ambil Alih Transportasi Publik di Daerah

Transportasi umum kini menjadi polemik terkait keberadaan sarana kendaraan umum berbasis online.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah pusat perlu mengambil alih pengelolaan transportasi publik untuk memastikan pengelolaannya dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik di daerah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Djoko Setijowarno mengatakan pelayanan transportasi publik di dalam negeri masih jauh dari harapan. Padahal, sudah lebih dari 20 kota yang telah menerapkan bus system transit (BST).

“Memang sudah lebih dari 20 kota yang menerapkan BST, tetapi kualitas layanannya masih jauh dari harapan. Hal itu dapat dilihat dari pangsa pasar transportasi publik berbasis BST itu yang masih 5%, sedangkan targetnya adalah 32%,” kata dia, Senin (27/3/2017).

Djoko menuturkan pemerintah pusat perlu mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur penataan transportasi umum, dengan mengambil alih pengelolaannya melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dia menambahkan pengelolaan transportasi publik nantinya dapat dikembalikan ke pemerintah daerah setelah penataannya berjalan baik. Hal itu serupa dengan pengambilalihan terminal tipe A dan jembatan timbang melalui UU No. 23/2014, yang diprediksi hasilnya akan lebih baik dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

“Karut marut kondisi transportasi saat ini disebabkan memburuknya pelayanan transportasi di perkotaan. Dengan penataan yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan transportasi publik dengan lebih murah dan bersaing,” ujar Djoko.

Djoko menyebut selain Jakarta, Surakarta, dan Pekanbaru, pembenahan transportasi umum masih terkesan setengah hati. Umumnya, kepala daerah memandang pembenahan sektor transportasi tidak semenarik membangun infrastruktur fisik.