Kemendikbud Canangkan Bantuan Sarapan untuk Siswa Sekolah
Mendikbud Muhadjir Effendy meninjau Dapur Progas di SD Inpres 1, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin (24/9/2018) (Kemendikbud)

Solopos.com, SORONG — Kemendikbud mencanangkan program bantuan sarapan untuk siswa sekolah, khususnya yang mengalami gizi buruk, stunting, penyakit menular, dan lainnya. Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat meminta dukungan pemerintah daerah, khususnya sokongan APBD.

Rencana tersebut merupakan bagian dari Program Gizi Anak Sekolah (Progas) 2018. Progas merupakan program bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian sarapan kepada peserta didik dengan tujuan meningkatkan asupan gizi dan kebiasaan sarapan. Tujuan lainnya memberikan pendidikan karakter tentang gaya hidup bersih dan sehat.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sorong, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meninjau Dapur Progas di SD Inpres 1, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Menu yang disiapkan saat itu adalah bubur ayam dengan potongan sayur wortel dan buncis, kuah kaldu, serta buah pepaya.

"Saya sangat mendukung supaya bahan-bahan yang digunakan untuk memasak berasal dari masyarakat sekitar sehingga meningkatkan kesejahteraan petani, terutama yang memproduksi atau bergerak di sektor pangan di sini," ujar Mendikbud di Kabupaten Sorong, Senin (24/9/2018) seperti dilansir laman Kemendikbud.go.id, Selasa (25/9/2018).

Mendikbud berharap Progas bisa didiseminasi dan dikembangkan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sehingga semua SD di bisa menikmati sarapan pagi yang bergizi dan sehat seperti yang sudah dilakukan di SD Inpres 1 Kabupaten Sorong. "Kalau bisa dialokasikan dalam APBD sehingga ada program pemberian makanan gizi sehat minimal untuk anak SD," ujar Mendikbud.

Kebijakan pemerintah pusat, menurut Mendikbud, tidak mungkin dilakukan secara nasional tanpa kerja sama dengan pemerintah daerah.

Bupati Sorong, Johny Kamuru, mengatakan Progas mulai dijalankan di Kabupaten Sorong pada April 2017 dengan menyasar 84 SD di sembilan distrik. Pada 2018, Progas diterapkan di 10 SD yang terletak di Distrik Aimas dan Distrik Klamono. Pemkab Sorong memberikan dukungan penuh kepada pemerintah pusat agar Progas tetap berkelanjutan di tahun berikutnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menuturkan Progas dicetuskan kali pertama pada 2015 atas arahan Presiden Joko Widodo. Progas dimulai 2016 di empat kabupaten, yaitu tiga kabupaten di NTT dan satu kabupaten di Banten.

Pada 2017 penerapan Progas meluas di 11 kabupaten pada lima provinsi. Kemudian pada 2018 bertambah menjadi 64 kabupaten pada 20 provinsi.

Progas merespons permasalahan gizi pada anak sekolah. Masalah gizi tersebut antara lain anak yang terlalu kurus sebesar 11% dari populasi anak usia 5-11 tahun, anak dengan kelebihan berat badan atau overweight sebesar 18,8%, anak stunting sebesar 30,7% (terjadi pada anak yang baru masuk SD), dan terakhir anemia sebesar 26%.

Progas dijalankan bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya World Food Programme (WFP). WFP dinilai sudah memiliki praktik baik dalam program gizi di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Progas juga bekerja sama dengan SEAMEO Refcon dan Fakultas Ekologi Manusia Jurusan Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB).



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom