Kematian Bayi Debora, Pasien BPJS Kesehatan Harus Dilayani Medis Hingga Stabil

Terkait kasus kematian bayi Debora, pasien BPJS Kesehatan seharusnya mendapat pelayanan medis hingga kondisinya stabil.

Solopos.com, JAKARTA — Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi mengakui hingga saat ini masih banyak rumah sakit swasta di Jakarta yang awam dengan hak dan kewajiban pasien pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Pokoknya dikerjakan dulu, tidak boleh ada yang menarik uang iuran, tapi kita biasanya kalau pasien punya utang kita arahkan. Karena kita sama Bazis bisa bantu, kadang dengan Dompet Dhuafa. Jadi sebenarnya kreatif untuk membantu masyarakat mendapatkan keringanan itu bisa diupayakan siapa saja,” ujarnya di Balai Kota, Senin (11/9/2017).

Setelah menerima penjelasan dari pihak RS Mitra Keluarga Kalideres, Koesmedi mengatakan pihaknya akan membentuk tim untuk melakukan audit dengan keluarga pasien untuk menyamakan informasi. “Kenapa saya membentuk tim karena saya tidak mau kejadian seperti ini terjadi lagi di Jakarta, jadi maunya semua ditangani,” katanya.

RS Mitra Keluarga Kalideres juga menyatakan pihaknya tidak memiliki informasi tentang hak pemegang kartu BPJS Kesehatan. Padahal dengan BPJS Kesehatan, pasien dengan kondisi gawat darurat berhak untuk diberi tindakan dan menerima perawatan hingga kondisinya stabil. Baca juga: Pemerintah & Polisi Selidiki Dugaan Unsur Pidana Kematian Bayi Debora.

“Ini ada dua kejadian, kejadian medis dan administrasi. Secara medis dia [RS Mitra Keluarga Kalideres] melakukan secara benar walaupun dia bilang disitu harus ada uang muka Rp19 juta tapi tindakan tidak dihentikan, jalan terus,” ujarnya.

Namun, sebelumnya orang tua bayi Tiara Debora mengaku telah menjelaskan kepada pihak rumah sakit bahwa mereka memiliki kartu BPJS Kesehatan. Namun terjadi miskomunikasi sehingga tindakan terhadap Debora untuk dirawat di ruang PICU sempat terhambat.