Kategori: Sukoharjo

KELUARGA MISKIN : Verifikasi dan Validasi Data di Sukoharjo Capai 60 Persen


Solopos.com/Rudi Hartono/JIBI/Solopos

Keluarga miskin di Sukoharjo telah diverifikasi dan divalidasi.

Solopos.com, SUKOHARJO Verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin (RTM) calon penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), molor dari target. Sebelumnya Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo menargetkan bakal merampungkan pada akhir Maret 2015, namun hingga awal April 2015 prosesnya masih berlangsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Sukoharjo, Sarmadi, saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatannya di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Graha Wijaya, Sukoharjo, Rabu (1/4/2015), tidak mempermasalahkan molornya penyelesaian pendataan karena Dinsos lebih mementingkan ketelitian. Pasalnya, data tersebut menyangkut nasib warga miskin di Sukoharjo. Tujuannya agar data yang didapat valid. Artinya, kata dia, warga yang didata benar-benar miskin, tidak ada orang meninggal dunia yang masuk data, dan sebagainya.

Untuk diketahui proses tersebut merupakan verifikasi dan validasi data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS) 2011. Pada data tersebut di Sukoharjo terdapat 305.952 RTM. Pembaharuan data di lapangan sudah selesai dilakukan. Proses yang saat ini dilaksanakan adalah memasukkan pembaharuan data hasil penambahan dan eliminasi data RTM ke data induk.

Lelaki yang akrab disapa Medi itu menginformasikan kini entri data telah mencapai 60 persen. Data yang sudah rampung dimasukkan ke data induk berasal dari data enam kecamatan, yakni Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Nguter, Sukoharjo, dan Bulu. Dia menargetkan dapat menyelesaikan seluruh proses pada akhir April 2015 mendatang.

“Dari 60 persen itu, ada peningkatan jumlah RTM sekitar 10 persen hingga 20 persen dari data PPLS BPS 2011. Ini karena banyak RTM yang sampai sekarang masih miskin dan memiliki anak. Sebelumnya mereka belum mempunyai anak. Memang ada juga yang meninggal dunia, tapi jumlahnya sedikit,” papar Medi.

Dia meyakini data yang saat ini ada benar-benar valid karena validasi data dilakukan hingga lapisan paling bawah dan melibatkan berbagai pihak. Pihak itu seperti Tanaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), anggota Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh desa/kelurahan, pamong desa/kelurahan, pihak RT dan RW, karang taruna, dan organisasi sosial lainnya.

Medi menginformasikan verifikasi dan validasi data tidak dukung dana serupiah pun, baik dari APBN terlebih APBD. Hal ini lantaran perintah Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pendataan diterima Januari lalu. Alhasil kegiatan tidak terkaver APBD 2015. Pendataan ulang, kata Medi, hanya didasari oleh keinginan kuat untuk memperjuangkan nasib warga miskin.

Sekretaris Bagian Pendataan Dinsos, Sukimin, pada kesempatan sebelumnya mengatakan entri data terus dilakukan. Apabila seluruh proses selesai data akan diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.

Share
Dipublikasikan oleh
Septina Arifiani