Keluarga Mampu Tapi Kok Masih Masuk Program Orang Tua Asuh?

Harianjogja.com, KULONPROGO–Banyak keluarga yang terkategori mampu secara finansial masih mendapatkan bantuan pendidikan melalui program orangtua asuh. Data tersebut muncul setelah adanya pendataan ulang keluarga miskin di Kulonprogo.

Kasubag Sosial Agama Bidang Kesejahteraan Rakyat Mudopati mengungkapkan data yang digunakan dalam program orangtua asuh tersebut merupakan data 2013. Program orangtua asuh merupakan program sosial yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo untuk membantu keluarga miskin.

Promosi Nusantara Open 2023: Diinisiasi Prabowo, STY Hadir dan Hadiah yang Fantastis

Jumlah kepala keluarga (KK) miskin di Kulonprogo di 2013 mencapai 31.454 KK. Sedangkan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Kulonprogo ada 5.893 orang.

“Ternyata setelah dicek langsung ke keluarga bersangkutan, keadaan rumah sudah bagus. Bahkan, saya sempat menemui keluarga yang ternyata cukup mampu, anaknya ada yang kuliah,” ujar Mudopati saat ditemui Harianjogja.com di kantornya, akhir pekan lalu. Menurut dia, persepsi tentang keluarga miskin bagi setiap PNS itu tidak sama.

“Tapi data yang telah disurvei itu akan dievaluasi lagi. Kalau memang ada yang sudah mampu, akan diseleksi. Jadi, kemungkinan jumlah KK miskin yang akan diikutkan program tersebut [orangtua asuh] bisa saja kurang dari 31.454 KK,” jelas Mudopati.

Program orangtua asuh bagi keluarga miskin dikordinasikan antara Sekda Kulonprogo, Bappeda, BKD dan petugas kecamatan. Mekanisme pembagian keluarga miskin dilakukan oleh tiap-tiap kecamatan di Kulonprogo.

Camat Girimulyo Purwono mengungkapkan, data yang KK Miskin yang ada di kecamatan selanjutnya dibagikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PNS yang lingkup kerjanya di wilayah kecamatan tersebut.

“Jumlah KK miskin yang terdata di Girimulyo ada 2.682 KK. Sedangkan jumlah PNS yang bertugas di kecamatan ini ada sekitar 402 orang. Kami sempat mendapatkan kekurangan PNS, dan sekarang sudah terpenuhi dari Sekda dan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan,” papar Purwono.