Jokowi dan Ahok semasa berkampanye. Setelah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, keduanya diharapkan bersoh dan korupsi. (JIBI/SOLOPOS/dok)
JAKARTA-Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama atau Ahok diharapkan bisa mengelola dana APBD DKI dengan benar dan bersih dari korupsi. Pasalnya, anggaran APBD DKI sebesar Rp40 triliun dinilai rawan diselewengkan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“DKI merupakan daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang besar hampir mencapai Rp 40 triliun. Dengan kemampuan APBD yang besar setidaknya mampu menjawab problem-problem DKI,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, seperti dikutip detikcom, Sabtu (19/10/2012).
Jokowi, merupakan fenomena tersendiri terkait figur kepemimpinan daerah. Harapan publik amat besar pada sosok Jokowi yang dinilai bersih dan sederhana.
“Di tengah keberhasilan dia merebut simpati publik dalam Pilgub yang lalu tentunya pengelolaan APBD juga menjadi tanggung jawab besar Jokowi,” terang Abdullah.
Selama ini, banyak kepala daerah yang disorot dalam penggunaan dana APBD, khususnya dalam pos dana hibah. Jangan sampai Jokowi yang menjadi harapan publik tersandung kasus serupa.
“Ekspektasi yang besar publik akan perubahan dalam banyak hal terkait problem Jakarta harus dijawab dalam kepemipinannya,” tuturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
