KELAUTAN INDONESIA : Menteri Susi Minta Muhammadiyah Kawal Laut Indonesia
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)

Kelautan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta Muhammadiyah aktif kawal laut Indonesia.

Solopos.com, SUKOHARJO--Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Muhammadiyah bisa memainkan peran yang signifikan dan kuat untuk mengawal sovereinitas misi pemerintah yang mencita-citakan laut menjadi masa depan bangsa. Sebab Muhammadiyah dinilai sebagai sebuah organisasi komunitas yang sangat besar dan sangat maju di bidang pendidikan.

“Saya harap Muhammadiyah juga ikut andil menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Dengan ilmu, dengan temuan-temuannya dan sebagainya,” ujar dia didampingi Rektor UMS, Bambang Setiaji, saat memberi keterangan pers menjawab pertanyaan wartawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Sabtu (10/9/2016).

Menurut dia pada 2003 penurunan hasil laut sangat tajam. Jumlah rumah tangga nelayan dari 2003 sampai 2013 juga turun dari kira-kira 1,6 juta jiwa menjadi 800.000 jiwa. Ini, ujar dia, pasti ada sesuatu, Sebab hidup sebagai nelayan sekarang sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena ikan yang dulu bisa mereka dapat dengan menjaring di laut, sekarang sudah tidak ada lagi. Padahal dulu Susi yang juga pengusaha di bidang perikanan bisa mendapatkan kakap merah dari Juwana, Jateng sebanyak 5 ton sampai 10 ton dalam satu hari.

Dua menilai kehidupan nelayan semakin susah. Tapi manusia yang mempunyai akal ini akhirnya memodifikasi alat tangkap. Namun karena alat tangkap mereka berlubang terlalu lembut, kepiting dan udang di pantai menjadi ikut terjaring dan akhirnya menghilang.

Sehingga, papar dia, pada 10 tahun terakhir terjadi degradasi masyarakat sekitar pantai akibat penangkapan ikan secara serampangan dan ilegal. Dampak dari penangkapan ikan secara ilegal dinilai amat merugikan karena kira-kira ada 115 eksportir di Indonesia juga terkena dampaknya sehingga gulung tikar.

Sebab mereka kesulitan mendapat tangkapan ikan. Udang laut yang biasanya banyak ditemukan di pantai utara Cirebon dan ikan bawal putih menghilang.

Hal ini antara lain akibat penangkapan menggunakan pukat cantrang yang merajalela. Kondisi ini mengakibatkan ikan-ikan kecil atau benih-benih ikan yang ada ikut tersapu.

Menyinggung kehadiran di UMS, dia menjelaskan tugas menteri dalam menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan kampanye untuk memromosikan kebijakan-kebijakan supaya bisa lebih dimengerti dan diikuti, demi kemajuan dan kebaikan pengelolaan dan perikanan Indonesia.

Terkait itu pemerintah mengambil langkah di antaranya mengeluarkan kebijakan memberantas kapal asing yang masuk di perairan Indonesia. Hingga kini kira-kira 256 kapal asing telah ditenggalamkan. Ini membawa dampak positif yang bisa dirasakan nelayan.

Susi mengungkapkan jumlah kapal asing yang masuk perairan Indonesia sebelum ada kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal penangkap ikan secara ilegal, kira-kira 15.000 unit. Setelah pemerintah melakukan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing, menghemat sekitar Rp20 triliun dari kelebihan bahan bakar minyak (BBM)

Sebab kapal-kapal asing itu ketika mencuri ikan menggunakan BBM dari Indonesia. Karena itu sekarang ini dinilai tak ada lagi kawasan pulau terluar yang mengentre BBM di SPBU.

Dampak pemerintah dengan penindakan kapal-kapal asing di antaranya peningkatan PDB hingga menjadi 8 persen lebih, biomassa naik 240 persen sehingga tim pengkajian sumberdaya ikan nasional (kajiskan) merekomendasikan punya stok ikan untuk ditangkap dengan lestari sampai 9,9 juta ton atau naik dari 6,5 juta ton.

"Ikan hasil tangkapan kita sebelumnya hanya 2,5 juta ton per tahun. Tahun kemarin naik menjadi 6,6 juta ton, artinya ada kenaikan sekitar 4,1 juta ton per tahun," tegas dia.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho