Kelangkaan elpiji dapat diatasi dengan pemantauan
Harianjogja.com, SLEMAN — Salah satu penyebab kelangkaan Elpiji 3 Kg saat ini adalah lemahnya pengawasan. Untuk itu, pemerintah di Daerah (Pemda) harus melakukan pembenahan pengawasan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Baca Juga : KELANGKAAN ELPIJI : Pemda Harus Benahi Pengawasan Gas Melon
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman Tri Endah Yitnani mengakui jika masalah gas melon berawal dari ketidaksesuaian mekanisme distribusi yang diterapkan saat ini. Seharusnya, kata dia, pendistribusian gas 3kg berdasarkan regulasinya dilakukan secara tertutup.
“Tetapi sampai saat ini masih distribusi terbuka, sehingga kemudian harga ditentukan oleh mekanisme pasar,” ungkapnya, Senin (18/9/2017).
Sesuai aturannya, kata Endah, gas 3 kg diperuntukkan rumah tangga yang dulunya menggunakan kompor minyak tanah dan usaha mikro. Tetapi sampai saat ini belum juga diterbitkan kartu bagi yang berhak menggunakan Elpiji tersebut.
“Peruntukan bagi usaha mikro pun belum jelas siapa yang berwenang melakukan verifikasi,” katanya.
Padahal, lanjut Endah, dalam amanat Pergub 28 tahun 2015 ketugasan Disperindag adalah mengawasi HET sementara pengawasan ketersediaan dan distribusi berada di dinas yang membidangi energi (PUP-ESDM DIY). Dalam konteks pelanggaran HET, yang berwenang menindak dan memberikan sanksi kepada pangkalan adalah agennya sementara jika pelanggaran dilakukan agen yang berwenang memberikan sanksi adalah operator (Pertamina).
“Kami hanya mengawasi saja dan memberikan informasi hasil pengawasan kepada Pertamina untuk ditindaklanjuti,” terang Endah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
