KEKERINGAN GUNUNGKIDUL : Status Siaga Darurat Kekeringan Dianggap Belum Perlu

Kekeringan telah melanda sedikitmya 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL —Kekeringan telah melanda sedikitmya 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Namun demkian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menilai status siaga darurat kekeirngan belum perlu diberlakukan.

Promosi Alarm Bahaya Partai Hijau di Pemilu 2024

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan dengan banyaknya bantuan dari masyarakat, dan juga anggaran untuk penanggulangan kekeringan yang masih tersisa, Gunungkidul tidak memerlukan mekanisme status siaga darurat kekeringan.

“Banyaknya bantuan air yang ada masih dapat mencukupi untuk menanggulangi kekeringan, sehingga tidak diperlukan lagi mekanisme siaga darurat kekeringan,” ujarnya usai menerima bantuan air bersih dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak DIY di Pemkab Gunungkidul, Senin (25/9/2017).

Namun demikian pihaknya mengakui masih terdapat wilayah terdampak kekeringan yang belum tersentuh bantuan. Oleh sebab itu pihaknya akan mengidentifikasi kembali, daerah-daerah mana yang kesulitan air namun belum mendapatkan jatah droping air.

Dia mencontohkan seperti sebagian daerah di Kecamatan Tepus, akan diidentifikasi kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul pun diminta untuk kembali mendata ulang kembali dan mendistribusikan air bersih di sana.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Sutaryono, mengatakan, hingga kini dampak kekeringan meluas mencapai 12 Kecamatan. Diantaranya adalah Kecamatan Rongkop, Paliyan, Panggang, Girisubo, Purwosari, Tepus, Tanjungsari dan Nglipar, Patuk, Ponjong, Ngawen, dan Gedangsari.

“Seharusnya ada 11 Kecamatan yang mengalami kekeringan dan telah dilakukan dropping. Namun ditambah satu kecamatan lagi yakni Kecamatan Ngawen yang sebelumnya belum pernah kekeringan, namun meminta dropping,” ujarnya.

Sutaryono mengatakan, kendati wilayah kekeringan meluas namun, dropping air telah dilakukan di ke-12 kecamatan tersebut. Sebanyak 2.100 tangki air bersih telah disalurkan kepada wilayah terdampak kekeringan.

Sementara itu, untuk penetapan status darurat kekeringan dirasakan tidak diperlukan, mengingat anggaran darurat kekeringan yang semula dianggarkan Rp600 juta, hingga kini masih tersisa Rp200 juta. Dan dengan jumlah tersebut dirasa masih cukup untuk mengatasi kekeringan satu bulan ke depan.

“Selain itu, banyak bantuan air bersih berdatangan dari berbagai pihak. Musim hujan pun diperkirakan akan segera tiba pada Oktober 2017 ini, sehingga penetapan status darurat kekeringan masih belum diperlukan,” kata dia.