Asisten III Sekda Jepara M. Fadkurrozi menghadiri acara Rembuk Stunting di Ruang Rapat Sosrokartono, Lantai I Kantor Bupati Jepara, Selasa (12/11/2019). (Antara-Istimewa)

Solopos.com, JEPARA — Pemerintah Kabupaten Jepara menganggap kasus stunting pada anak di daerah itu menghkawatirkan dan perlu segera ditanggulangi. Karena itu, digelar Rembuk Stunting demi menanggulangi angka kekerdilan yang mencapai 20.84% dari total 41.298 bocah dibawah lima tahun (balita).

"Angka kasus kekerdilan tersebut merupakan data per Agustus 2019 yang diperolah dari aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)," ujar Asisten III Sekda Kabupaten Jepara M. Fadkurrozi. Ia mewakili Pelaksana Tugas Bupati Kudus Dian Kristiandi menghadiri acara Rembuk Stunting yang digelar di Ruang Rapat Sosrokartono, Lantai I Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah, Selasa (12/11/2019).

Untuk itulah, kata dia, Pemkab Jepara kini menggencarkan berbagai strategi guna menurunkan jumlah anak balita yang mengalami kekerdilan. Kondisi tersebut disadari karena masalah kekurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama serta terjadinya infeksi berulang.

Berdasarkan data Dinkes Jepara, bayi di daerah ini lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) juga mengalami peningkatan. Jumlahnya mencapai 3,22% pada 2018. Demikian juga dengan bayi di bawah dua tahun berstatus bawah garis merah (BGM) meningkat menjadi 3,50% pada tahun yang sama.

"Kondisi ini sudah termasuk meresahkan. Jika tidak segera ditanggulangi dapat menimbulkan berbagai potensi kerugian, baik di bidang kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi," ujarnya sebagaimana dipublikasikan Kantor Berita Antara, Rabu (13/11/2019).

Menurut dia, bukan cuma dampak fisik saja yang mungkin timbul dari tubuh pendek anak. Risiko lainnya, yakni kesulitan belajar, kemampuan kognitifnya lemah, mudah lelah, dan tidak lincah dibandingkan anak-anak lain seusianya.

Biasanya, lanjut dia, kekerdilan juga berisiko lebih tinggi terserang penyakit infeksi di kemudian hari, karena sistem kekebalan tubuhnya lemah. Lebih lanjut Fadkurrozi menambahkan berdasarkan data yang telah diolah ada 30 desa yang akan menjadi prioritas dalam pencegahan kasus kerdil pada tahun 2020 sampai 2022.

Sepuluh desa pertama, adalah Desa Pecangaan Kulon dan Troso (Kecamatan Pecangaan), Desa Blingoh dan Bandungharjo (Kecamatan Donorojo), Desa Rau, Sowan Lor, dan Bugel (Kecamatan Kedung), Desa Gidangelo (Kecamatan Welahan), Desa Bandung (Kecamatan Mayong), dan Desa Ngetuk (Kecamatan Nalumsari).

Ia menambahkan kasus ini merupakan satu lingkaran yang tidak terputus, jika tidak ditopang dengan intervensi semua pihak dalam pencegahannya. "Intervensi pencegahan stunting ini tidak hanya menjadi tugas Dinkes, tetapi semua dinas terlibat sesuai tupoksinya," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan, penyediaan air bersih, serta sanitasi, sebab menjadi satu indikator yang dapat menekan angka kasus kerdil saat ini.

Sementara itu, terkait dengan pengurangan jumlah kasus gagal tumbuh, Kepala Bappeda Kabupaten Jepara Sujarot merinci sejumlah strategi, seperti analisa situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, dan Perbup tentang peran desa. Selanjutnya, kata dia, keterlibatan Kader Pengembangan Manusia (KPM), manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta review kinerja tahunan.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber: Antara


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten