SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

JAKARTA: Pemandangan baru mewarnai rekapitulasi penghitungan perolehan suara nasional untuk pemilu anggota legislatif. Kamis (30/4) menjelang sore, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara mengejutkan memperoleh suara tertinggi, mencapai 6.164.486 atau 19,49%.

Selanjutnya disusul Partai Demokrat yang meraih 5.403.942 suara (17,09%) dan di posisi ketiga Partai Golkar mendapatkan 4.475.885 suara (14,15%).

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Di bawah Golkar ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 2.318.901 suara (7,33%), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 2.133.183 suara (6,74%) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1.742.658 suara (5,51%). Sedang Partai Gerindra 1.409.032 suara (4,45%) dan Hanura 1.129.968 suara (3,57%).

Hingga siang kemarin, total suara sah nasional mencapai 31.629.685. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah melaksanakan penghitungan perolehan suara nasional pemilu anggota DPR sejak Minggu (26/4).

Jumlah daerah pemilihan yang telah direkap mencapai 38 dapil, meliputi Bali, DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Bengkulu dan Sumatera Barat (2 dapil).

Selain itu, Jawa Tengah (10 dapil), Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung (2 dapil), Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawaesi Utara, dan Kalimantan Selatan (2 dapil) dan Banten.

Ditemui di sela-sela rekapitulasi nasional, Anggota KPU Endang Sulastri, menegaskan, hasil penghitungan itu belum bisa dijadikan acuan karena proses penghitungan masih berlangsung.

Masih ada sejumlah dapil yang belum direkap, diantaranya, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, Maluku dan Papua Barat.

“Terlalu dini untuk menjadikan hasil penghitungan ini sebagai hasil keseluruhan. Tunggu sampai semua selesai, partai mana yang memenuhi ambang batas parlemen,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

Dipertanyakan
Sementara itu, terkait perbedaan hasil dalam penghitungan manual KPU dengan quick count , Komisi II DPR RI memastikan akan mempersoalkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan KPU, Senin mendatang, di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPR, Ganjar Pranowo, kepada Harian Jogja, semalam. Langkah mempertanyakan masalah itu sebagai upaya mencari kebenaran atas kesimpangsiuran hasil dan data perolehan suara pemilu legislatif.

“Dengan langkah itu, kami berharap ada kejelasan, ada apa dengan IT KPU, atau ada yang salah dalam quick count. Kami berharap ada pencerahan dari hasil yang ada,” katanya, tadi malam.

Meski saat ini penghitungan manual KPU menempatkan PDIP mengungguli Partai Demokrat (PD), , menurut Ganjar, itu tidak mengejutkan pihaknya. Pasalnya, dari awal PDIP telah mengetahui kemungkinan terjadi permasalahan dengan IT yang dimiliki KPU.

“Kami lebih percaya dengan hasil aturan yang ditentukan sesuai perundangan, kalau seperti ini yang terjadi justru telah menguatkan hipotesis yang kami miliki, bahwa di IT KPU ada sesuatu,” tukas dia.

Tak risau
Di kalangan riset, hasil sementara penghitungan suara manual pemilu legislatif oleh KPU tak terlalu mengkhawatirkan.

Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI), Denny JA, mengatakan, terjadinya perbedaan signifikan antara tabulasi manual pemilu legislatif oleh KPU dengan hasil quick count yang dilansir lembaga survei hanya dikarenakan data yang dihitung di KPU sampai saat ini belum merata.

“Data yang masuk kan baru dari beberapa wilayah. Kalau sudah merata, misalnya Jawa Timur dan Jawa Barat, tentu hasil sebenarnya tidak akan berbeda jauh (dari quick count),” ujarnya, tadi malam.

Direktur Eksekutif Lingkaran Surei Indonesia (LSI) itu menjamin hasil quick count secara umum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena dilakukan dengan metode ilmiah dan sudah teruji di berbagai pemilu. ”Sejauh ini hasilnya tidak pernah meleset.”

Pada bagian lain, sejumlah politisi menanggapi beragam hasil sementara penghitungan suara manual di KPU itu. Sebagian mengkhawatirkan jika hasil itu dengan quick count yang sudah dilansir pada hari pemungutan suara bisa memicu kekisruhan di masyarakat.

Menurut pengamat politik LIPI, Samsuddin Harris, jika terjadi perbedaan angka antara penghitungan manual dengan hasil quick count, yang akan dipakai tentu penghitungan manual. Namun dia meyakini hasil akhir penghitungan manual dengan quick count tidak akan banyak berbeda. Selisih hasil penghitungan sementara terjadi hanya karena proses penghitungan suara di KPU berjalan sangat lamban.

Mega bertemu Sultan
Secara terpisah, Sri Sultan Hamengku Buwono X bertemu empat mata dengan Ketua Umum PDIP Megawati, di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Namun, usai pertemuan, Sultan bungkam dan langsung memasuki mobil Alphard hitam  Nopol B 108 BFH.

“Mereka diskusi empat mata. Mereka kan sahabat lama,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas, saat ditanya mengenai isi pertemuan Mega-Sultan, di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Ditanya apakah kedatangan Sultan sudah seizin Partai Golkar? “Saya kira Sultan sudah meminta izin sama partainya, dan Sultan pun unggah ungguh (tata krama) nya bener, seperti Ibu Mega. Saya rasa Pak Sultan sudah meminta persetujuan keluarga Partai Golkar”. (Harian Jogja Cetak)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya