Kejar Target, BPN Karanganyar Kebut 30.000 Sertifikat Tanah

<p><strong>Solopos.co.id, KARANGANYAR</strong> &mdash; BPN Karanganyar harus berpacu dengan waktu menyelesaikan sisa target PTSL sebanyak 30.000 bidang tanah hingga akhir 2018. BPN Karanganyar mendapat target program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2018 sebanyak 45.000 bidang.</p><p>Hingga akhir Juli, BPN sudah menggarap <a title="PEMKAB KARANGANYAR : 422 Bidang Tanah Belum Bersertifikat" href="http://soloraya.solopos.com/read/20160405/494/707224/pemkab-karanganyar-422-bidang-tanah-belum-bersertifikat">sertifikat</a> 15.000 bidang atau sekitar 30% dari target. Sasaran program PTSL 2018 adalah 25 desa di delapan kecamatan di Karanganyar.</p><p>Kepala BPN Karanganyar, Priyanto, menyampaikan jumlah sasaran PTSL berubah dari 16 desa di delapan kecamatan menjadi 25 desa di delapan kecamatan. Kondisi itu membuat kerja petugas pengukur di lapangan terseok-seok. Priyanto mengakui hal itu. Petugas pengukur dari pihak ketiga dan aparatur sipil negara (ASN).</p><p>"Dari pihak ketiga ada tiga atau empat pengukur. Sisanya petugas BPN. Kerja keras pagi hingga malam. Kejar target. Sejauh ini sudah <em>on the track</em>. Hanya untuk pengukur pihak ketiga perlu kami lihat prestasi kerja. Seharusnya bisa ditingkatkan," kata Priyanto saat ditemui wartawan di sela-sela acara <em>Koordinasi dan Evaluasi PTSL 2018 dan Persiapan PTSL 2019</em> di Hotel Nava Tawangmangu, Selasa (31/7/2018).</p><p>Priyanto juga mengakui bahwa anggaran memengaruhi pelaksanaan PTSL. Kendala PTSL tidak berhenti sampai di situ. Kesadaran masyarakat mengikuti program pemerintah juga memengaruhi keberhasilan program. Hasil akhir PTSL adalah empat klaster yakni K1 hingga K4.</p><p>Klaster 1 yaitu bidang tanah memenuhi persyaratan diterbitkan sertifikat, klaster 2 yaitu bidang tanah hanya dicatat dalam daftar tanah karena bidang tanah dalam keadaan sengketa, klaster 3 yaitu bidang tanah hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena subjek atau objek tidak memenuhi syarat diberikan hak atas tanah pada PTSL atau tidak diketahui keberadaannya, dan klaster 4 yaitu sudah tersertifikat tetapi belum ada skala.</p><p>"Kami sikapi semua. Nah yang K4 ini rekasa karena kesadaran mendapatkan sertifikat. Padahal program ini menguntungkan. Manfaat memiliki sertifikat ini belum semua sadar. Sama seperti KTP elektronik. Makanya kami sosialisasi seintensif mungkin," jelas dia.</p><p>Tentang sosialisasi, Priyanto menyampaikan belum semua orang paham tentang PTSL. PTSL tidak hanya diperuntukkan bagi orang miskin tetapi seluruh kalangan masyarakat. Bahkan, dia menyilakan pemerintah desa menyertifikatkan tanah kas desa dan aset desa lainnya lewat program PTSL.</p><p>Priyanto juga menyinggung biaya pengurusan sertifikat. Dia mengaku masih menerima keluhan dari sejumlah organisasi masyarakat tentang nilai "pungutan". "Kegiatan penyuluhan sampai terbit sertifikat itu enggak bayar. Tetapi, kalau kebutuhan fotokopi, materai, patok, dan lain-lain, ya bayar," jelas dia.</p><p>Keluhan juga dia terima tentang honor pendamping. Mereka adalah kelompok masyarakat yang dibentuk desa. Mereka bertugas mendampingi petugas saat proses pengukuran dan lain-lain. "Tidak ada honor. Tetapi pembahasannya, kami serahkan kepada desa. Silakan buat mekanisme. Bagaimana pun mereka kan harus dipikirkan karena mereka membantu mengumpulkan berkas persyaratan, mengisi formulir, dan lain-lain. Misal setiap pengukuran bidang dibayar nominal tertentu. Itu kesepakatan," ujar dia.</p><p>Sementara itu, BPN memberikan penghargaan kepada tiga desa, Desa Bandardawung dan Plumbon, Kecamatan Tawangmangu dan Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih. BPN mengapresiasi peran aktif tiga desa itu dalam percepatan program. "Luar biasa. Paling cepat bekerjanya."</p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi