Solopos.com, KUDUS — Kejaksaan Negeri Kudus memeriksa secara marathon saksi-saksi terkait operasi tangkap tangan kasus dugaan menerima uang suap dalam penerimaan pegawai baru di lingkungan PDAM Kudus. Pemeriksaan tersebut merupakan langkah lanjutan setelah dilakukan pengumpulan keterangan delapan saksi.
"Pada hari ini, kami menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Rustriningsih di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (16/6/2020).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Adapun tersangka berinisial T, kata Rustriningsih, sudah dititipkan di rumah tahanan negara. Terkait dengan penambahan tersangka, dia mengatakan bahwa hal itu terlalu dini karena baru tahap pemeriksaan saksi.
Benarkan Jaka Tingkir Pernah Bunuh Calon Prajurit Demak?
Dalam pemeriksaan saksi sebelumya, selain memeriksa enam pegawai PDAM Kudus, kejaksaan juga memeriksa Direktur PDAM Kudus Ayatullah Humaini serta satu orang dari luar PDAM Kudus. Humaini sendiri dalam memberikan keterangan di kejaksaan setempat, Senin (15/6/2020) pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, dicecar 25 pertanyaan.
Tetap Kooperatif
Pertanyaan yang diajukan mulai dari nama, alamat, gender, pendidikan, seputar informasi adanya OTT pegawai PDAM Kudus, hingga uang sitaan senilai Rp65 juta. Humaini menyatakan tetap kooperatif jika pihak kejaksaan meminta kembali keterangannya.
Pasal yang akan menjerat tersangka, kata Kajari Rustriningsih, belum bisa dipastikan karena masih mendengarkan keterangan saksi.
Di Semarang, Menteri PUPR Akui Kini Prioritaskan Padat Karya
Dari hasil keterangan saksi, kejaksaan baru bisa memutuskan kasus dugaan suap pdam kudus tersebut termasuk tindak pidana yang menyangkut Pasal 5, Pasal 11, atau Pasal 12 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia menyebutkan Pasal 5 menyangkut pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau penyelenggara negara agar berbuat sesuatu dalam jabatannya. Selanjutnya, Pasal 11 terkait dengan PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal, diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau yang setidaknya menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Pasal 12, lanjut dia, terkait dengan posisi PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Tindakan itu bertentangan dengan kewajibannya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
