Solopos.com, PURWODADI – Kejaksaan Negeri Grobogan dan Polres Grobogan dilibatkan dalam proses pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, barang dan jasa di Kabupaten Grobogan.
Selain itu agar transparan pelaksanaannya, penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa Pemkab Grobogan tahun anggaran 2022 dilaksanakan secara terbuka.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Penandatanganan dilakukan di Pendapa Pemkab Grobogan dilakukan oleh rekanan atau kontraktor dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Senin (23/5/2022).
Ikut menyaksikan kegiatan tersebut, Kapolres Grobogan, Kajari Grobogan yang diwakili Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Dandim 0717/Grobogan, Ketua DPRD Grobogan, dan Bupati Grobogan.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan Anang Armunanto melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Heru Dwi Cahyono mengatakan, ada 133 paket pekerjaan di tahun 2022.
Baca juga: Banjir Rob Setinggi 2 Meter Terjang Kota Semarang
Nilai kontrak dari 133 paket pekerjaan dengan nilai Rp197, 3 miliar terdiri dari 125 paket pekerjaan konstruksi, 7 paket pengadaan barang dan 1 paket jasa konsultasi.
“Nilai kontrak Rp197,3 miliar dari nilai pagu anggaran sebesar Rp209, 6 miliar sehingga ada efisiensi atau penghematan sebesar Rp12,2 miliar atau 5,85 persen,” jelas Heru.
Proses tender pengadaan barang dan jasa diumumkan pada 30 Maret 2022 sebanyak 137 paket pekerjaan. Namun berdasarkan evaluasi dokumen penawaran, ada empat paket yang gagal.
Untuk itu akan segera diretender, salah satunya paket pekerjaan Gadoh-Gunungtumpeng dengan nilai Rp2,6 miliar. Kemudian ada dua sanggahan dari penyedia yang tidak puas, namun setelah dijelaskan bisa menerima keputusan.
Baca juga: Bikin Sedih, Menunggu Teman Isi BBM, Gadis di Grobogan Tertabrak Truk
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, pihaknya memang melibatkan kepolisian, kejaksaan, untuk pengawasan pelaksanaan proyek pekerjaan di Kabupaten Grobogan.
“Termasuk proses penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa dilakukan di pendapa ini sebagai bentuk transparansi,” kata Bupati.
Menurut bupati memang agak terlambat pelaksanaan proyek ini. karena pihaknya menandatangani MOI pinjaman dengan Bank Jateng pada Kamis (19/5/2022).
“Untuk itu saya minta OPD dan penyedia jasa bisa segera melaksanakan perkaan agar waktunya cukup dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Juli diharapkan pekerjaan sudah bisa 60 persen, tentu dengan mematuhi prosedur,” jelas Bupati.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
