Jakarta–Kejagung bersikap atas arahan Presiden SBY Senin malam kemarin. Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau deponir masuk dalam pertimbangan Kejagung terkait kasus Chandra M Hamzah. Namun Kejagung akan membuat berkas Chandra lengkap (P21) dulu.
“Jadi kewenangan Kejaksaan itu untuk tidak melanjutkan ada 2, pertama SKPP, kedua deponir. Yang saya rumuskan apakah layak atau tidak dibawa ke pengadilan yang menentukan itu siapa? Bukan saya kalau SKPP tapi JPU,” ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya
Hal itu disampaikan Hendarman di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (24/11).
Bagaimana dengan deponir kasus Chandra?
“Tidak menutup kemumgkinan. Tapi sekarang jangan bicara itu dulu. Sekarang kewenangan Kejaksaan untuk tidak melanjutkan ke pengadilan terkait peraturan perundang-undangan,” jawab Hendarman.
Untuk sampai ke langkah itu, maka Hendarman mengatakan kasus Chandra yang sedang ditangani Kejagung akan dilengkapi (P21) karena dirinya berpendapat bahwa alat bukti itu cukup.
“Setelah P21, jaksa peneliti akan meminta supaya Pak Chandra dan 2 alat buktinya dipisahkan ke Kejaksaan untuk menentukan sikap apakah jaksa bisa menentukan layak atau tidak diajukan ke pengadilan. Ini sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar dia.
Praktik perbankan tak sehat dilakukan sebelum diambil alih LPS.
dtc/isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
