Harianjogja.com, BANTUL—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Kabupaten Bantul segera membentuk Dinas Kebudayaan, menyusul rendahnya serapan Dana Keistimewaan (danais) yang telah dikucurkan ke DIY.
Permohonan segera membentuk Dinas Kebudayaan tersebut disampaikan Sultan saat dan setelah memberikan sambutan acara syawalan Kabupaten Bantul di Pendapa Parasamya Selasa (19/8/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Lebih cepat lebih baik [pembentukan Dinas Kebudayaan], harapannya 2015 sudah terbentuk kelembagaan, kalau enggak 2016, kalau tidak selesai sekarang,” kata Sultan.
Keberadaan Dinas Kebudayaan itu untuk memaksimalkan penyerapan danais. Penyerapan dana tersebut, menurut dia, harus didukung dengan berbagai program yang dikelola banyak sumber daya manusia dalam satu lembaga.
“Sekarang misalnya Bantul, dapat Danais tahap pertama Rp10 miliar. Kalau kepala bagiannya [di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata] hanya dua orang, kalau Rp10 miliar untuk 100 program, mana mungkin dikerjakan dua orang,” ungkapnya.
Kendala keterbatasan SDM dan kelembagaan tersebut, menurut Sultan, mengganjal penyerapan Danais untuk banyak program. Ia menyebut, dari jatah Danais untuk tahap kedua (kwartal II) tahun ini sebesar hampir Rp500 miliar se-DIY baru terserap 55%.
Padahal banyak pembangunan di Jogja yang dapat dilakukan dengan Danais tersebut. Sultan menegaskan, penggunaan Danais tidak kaku hanya untuk membiayai kegiatan pentas seni dan budaya.
Danais dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi masyarakat dan infrastruktur yang terkait budaya. Salah satu contoh, ia menyarankan pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan kawasan Gua Selarong menjadi objek wisata sejarah.
“Bupati, bisa enggak menyatakan Gua Selarong jadi objek wisata bersejarah. Itu bisa menggunakan Danais bagaimana supaya kampung-kampung di situ bisa tumbuh. Misalnya bagaimana Danais digunakan untuk membangun jalan menuju objek wisata,” tuturnya.
Lebih jauh Sultan menyatakan, pembangunan di Kabupaten Bantul menggunakan Danais jangan meninggalkan basis ekonomi daerah ini sebagai lumbung tani. Serta mulai membangun perekonomian berbasis maritim alias kelautan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul Bambang Legowo menyatakan, sampai sekarang belum ada keputusan untuk memecah lembaganya menjadi dua dinas. Yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan.
“Kalau kami siap saja, tapi itu kewenangan pimpinan daerah untuk memecah,” terang Bambang.
Diakuinya, selama ini lembaganya memiliki keterbatasan SDM untuk menyerap Danais. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya memiliki satu kepala bidang, dua kepala seksi dan dibantu sejumlah staf.
Buntutnya, dari alokasi Danais sebesar Rp12,8 miliar, sampai saat ini baru terserap Rp2 miliar. “Serapan Rp2 miliar itu pun baru untuk kegiatan tahap permulaan, kami diserahi Danais Rp12,8 miliar setahun saja sudah kewalahan,” imbuhnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
