Harianjogja.com, JOGJA—Beberapa program reguler yang semestinya tak dianggarkan dalam program keistimewaan, disinyalir diajukan untuk mendapat jatah dari dana keistimewaan (danais) DIY.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemda DIY Bambang Wisnu Handoyo mengingatkan agar program kegiatan wajib yang sudah biasa dianggarkan di APBD tak kemudian harus latah menjadi program keistimewaan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Semisal kegiatan olah raga. Ngapain itu olah raga dianggarkan di danais kalau sudah menjadi bagian urusan wajib,” ujar Bambang di Kompleks Kepatihan, Rabu (27/11/2013).
Ia menjelaskan, pada perencanaan APBD itu sudah ada bagian mana yang menjadi kegiatan wajib, pilihan, dan perencanaan penggunaan danais. Hal itu menurutnya menjadi pekerjaan Badan Perencanaan Pembangunan untuk melakukan pencermatan. Bukan hanya untuk danais 2013 saja melainkan juga untuk usulan danais 2014.
Beberapa waktu lalu, DPPKAD DIY mendapati pengajuan danais untuk mengurusi persoalan WTS (wanita tuna susila). “Itu sudah menjadi urusan wajib. Kok terus kemudian dikaitkan dengan berbasis budaya?,” ujarnya.
Bambang mengatakan, kewenangan DPPKA adalah untuk memastikan regulasi pencairan danais saja. Untuk Danais 2013 ini, lanjutnya, daerah belum menerima transfer dari Pemerintah Pusat. Menggunakan dana yang tersedia di kas daerah, Pemerintah Daerah DIY menalangi dulu.
Dinas Kebudayaan dan beberapa biro yang ada di Sekretariat Daerah DIY sudah mulai menggunakan dana talangan dari daerah itu. Karena itu DPPKAD sampai sekarang ini belum banyak mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Tapi menurutnya SP2D juga tidak melulu diterbitkan langsung sebelum proyek berjalan.
“Kalau sesuai kontraknya, pembayarannya Desember, SP2D mengikuti,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
