KEISTIMEWAAN DIY : 8 Kerabat Kraton Tolak Honor

Harianjogja.com, JOGJA—Delapan kerabat Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menolak penerimaan honor dana keistimewaan.

Kepala Dinas Kebudayaan, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat menyebutkan mereka yang tidak mengambil adalah keluarga besar GBPH Hadisuryo yang tinggal di Jakarta. “Ada enam anak, istri, lalu beliau sendiri,” ujar dia di Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Rabu(8/1).

Promosi Pemilu 1955 Dianggap Paling Demokratis, Tentara dan Polisi Punya Partai Politik

Menurut dia, keluarga GBPH Hadisuryo itu diberi honor karena merupakan perwakilan Kraton di Ibukota. Hadisuryo adalah putra Hamengku Buwono IX dari istri pertama Kray Pintoko Purnomo. Semasa masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X habis sebagai gubernur pada Oktober 2008 dan Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY belum disahkan, Hadisuryo mencalonkan diri sebagai Gubernur namun Kraton tak merestui. Apakah Hadi menolak karena kekisruhan itu? Yudhaningrat malah mengajak bercanda. “[Mungkin GBPH Hadisuryo] Masih banyak uang…”

Adapun di Pura Pakulaman, Yudha memastikan mereka yang tidak mengambil adalah kubu (KPH) Anglingkusumo. “Mungkin karena tahta,” ujarnya singkat. Yudha mengatakan, penolakan penerimaan honor mengurangi serapan danais untuk honor. Dari total dana yang dialokasikan untuk honor Kraton dan Kadipaten sebesar Rp2,3 miliar, ia memastikan anggaran yang terserap Rp2,104 miliar. Selain karena ada yang menolak, terdata ada abdi yang meninggal atau memang tidak mengambil tanpa alasan.

Angling, saudara lain ibu KPH Ambarkusumo (Adipati Paku Alam IX) ini mengukuhkan diri sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Ario Paku Alam IX oleh pendukungnya pada April 2012 lalu. Kepada koran ini, Angling sudah menyampaikan alasan penolakannya. Ia mempertanyakan dasar hukum pencairan honor dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tersebut. “Di luar sana masih banyak rakyat kekurangan. Jangan sampai ada kesan Kraton keceh-keceh duit.”