Kegiatan Dinas Kebudayaan Bantul Diduga Ditunggangi Kepentingan Politik

Rewang kritisi pergelaran wayang kulit yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan.

Harianjogja.com, BANTUL–Rembug Warga Peduli Anggaran (Rewang) Bantul, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY-Jawa Tengah melakukan audit investigasi terhadap Dinas Kebudayaan Bantul terkait dengan pertunjukan wayang yang dinilai Rewang tidak ada manfaatnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Humas Rewang, Dasar Widodo mengatakan, pergelaran wayang itu dinilai sarat kepentingan politik. “Kami minta pada BPK untuk melakukan audit investigatif kepada dinas Kebudayaan Bantul tentang pertunjukan wayang yang tidak ada manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, karena cenderung untuk kepentingan politik pencitraan anggota DPRD Bantul di setiap acara itu,” ujarnya, Rabu (20/12/2017).

Menurut Widodo, anggaran total Rp11 Miliar yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan untuk menggelar pertunjukan wayang diduga ditumpangi anggota DPRD dalam pelaksanaannya. Kegiatan itu selain dibiayai anggaran Dinas Kebudayaan juga dibiayai oleh dana aspirasi anggota dewan.

Dana aspirasi sejak pertengahan 2017 dianggarkan kepada anggota dewan untuk membiayai komunikasi politik wakil rakyat tersebut dengan konstituennya.

Dalam kegiatan wayang tersebut, penunjukan lokasi wayang ditentukan oleh anggota dewan. Acara pertunjukan wayang itu pun sekaligus menjadi ajang sosialisasi diri anggota dewan yang mengarah pada kampanye. Satu anggota dewan bisa sampai tiga kali mengadakan pergelaran wayang.

“Setiap anggota dewan mendapat jatah dana aspirasi Rp1,5 Miliar yang dititipkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah [OPD]  dalam bentuk program kerja seperti program pembangunan fisik DPU, padat karya, program seni budaya, dan beberapa program OPD lainnya. BPK perlu audit rincian tersebut meliputi kegiatan seni apa saja, pantauan kami wayang mendapat porsi tersebar,” katanya.

Menurutnya modus yang digunakan dewan menyuruh kelompok masyarakat membuat proposal ke dinas, sehingga nantinya dewan akan minta pejabat dinas menyiapkan anggaran wayang sekaligus dewan menentukan nama dalang dan lokasi pertunjukan.  Sehingga ada kesan pejabat dinas hanya menjadi semacam petugas administrasi melayani oknum dewan.

Rewang juga meminta Gubernur DIY agar dalam evaluasi APBD 2018 Bantul mencoret anggaran seni budaya yang diajukan dinas kebudayaan senilai Rp11 Miliar dan dialihkan untuk program pembangunan fisik/infrastruktur perbaikan sarana yang rusak akibat banjir.

Sementara itu Sekretaris Komisi B DPRD Bantul, Yudha Pratesisianta Wibowo, mengatakan tidak ada agenda politis dalam kegiatan-kegiatan itu. “Kegiatan wayang tersebut respons karena DIY daerah istimewa dengan mempertahankan budaya itu,” kata Yudha.

Pergelaran wayang tersebut juga merupakan upaya membentuk karakter bangsa, terutama untuk anak-anak muda, karena budaya tersebut jika tidak dipertahankan akan tergusur budaya asing. Menurutnya salah satu upayanya selain mempertahankan budaya itu juga menekan agar tidak munculnya karaoke, atau kafe.