KEDISIPLINAN PEGAWAI : Sistem Presensi PNS Masih Mudah Dikelabui

Masalah kedisiplinan PNS salah satu hal yang paling disoroti.

Promosi Riwayat Banjir di Semarang Sejak Zaman Belanda

Harianjogja.com, SLEMAN– Pembinaan budaya kerja aparatur pemerintah terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat. Masalah kedisiplinan PNS salah satu hal yang paling disoroti.
Plt Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Pemkab Sleman, Jasim Sumirat menyampaikan, banyak PNS yang memerlukan arahan peningkatan kinerja dalam berbagai aspek. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pembinaan dengan dua tujuan. “Pembinaan ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme PNS. Selain itu, kami berharap agar mereka mampu meningkatkan layanan kepada publik,” kata Jasim, Senin (14/3/2016).
Sebagai pelayan masyarakat, dia berharap, aparat pemerintah mampu memberikan layanan dengan standarisasi dan persyaratan yang jelas. Selain itu, proses layanan yang diberikan dilakukan singkat dengan prosedur yang mudah diakses masyarakat. “Kinerja pemerintah dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu akuntabilitas laporan keuangan, presesnsi PNS, dan akreditasi pelayanan publik seperti ISO,” ujar Jasim.
Dia mengakui, saat ini masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Sistem yang diberlakukan masih belum sempurna dan hanya mengukur hasil kerja secara parsial. Salah satunya, sistem presensi yang dapat dikelabui. Adapun laporan keuangan hanya mengukur hasil kerja dalam satu SKPD, bukan perorangan. “Makanya, diperlukan pembinaan lebih lanjut untuk mengubah karakter dan pola kerja PNS secara keseluruhan,” katanya.

Tenaga Pengkaji Bidang SDM Aparatur Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan, Hari Zakaria menuturkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja, diperlukan sistem administrasi yang baik. Di antaranya dengan melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. “Reformasi birokrasi dilakukan pada seluruh lapisan instansi pemerintahan dan lembaga negara. Ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik,” papar Hari.