Kebijaksanaan via Literasi Media

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (20/8/2019). Esai ini karya Ratmurti Mardika, filmmaker dan dosen di Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah rat.mardika@artofact.media.

Solopos.com, SOLO — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sedang naik daun. Lembaga ini dibicarakan masyarakat setelah berniat mengawasi konten Netflix dan Youtube. Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, menyatakan hal itu karena transisi penonton Indonesia dari media konvensional ke media baru seperti Netflix dan Youtube.

Promosi Mimpi Prestasi Piala Asia, Lebih dari Gol Salto Widodo C Putra

KPI selama ini hanya berwenang mengawasi konten media konvensional seperti yang diatur dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang menyebut tujuan pendirian KPI adalah untuk mengawasi siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik.

Publik menganggap KPI mulai keluar haluan, dengan inisiatif hendak mengawasi Netflix dan Youtube, lalu muncul petisi dalam jaringan (daring) yang telah ditandatangani lebih dari 50.000 orang saat esai ini ditulis pekan lalu. Hal positif dari ingar bingar dan perdebatan ini adalah isu ini dapat  menjadi pintu masuk terhadap hal mendasar yang lebih layak didiskusikan dan dipikirkan lebih lanjut, yaitu literasi media.

Saya teringat film berjudul Ingrid Goes West (2017) yang menceritakan seorang perempuan muda yang terisolasi setelah kematian ibunya dan penolakan sosial. Ia lalu pergi ke California untuk mengikuti–dan berharap dapat berteman dengan–seorang influencer media sosial yang dia lihat di halaman-halaman majalah.

Ingrid menelan mentah-mentah apa yang ada di media sosial lalu kehilangan diri, tersesat, karena ketidakmampuan mengolah informasi yang dia terima dari sang influencer media sosial dan secara ceroboh mengejawantahkan ke dunia nyata. 

Ingrid Goes West adalah film yang kontekstual tentang bagaimana kehidupan kita sekarang: terfokus di telepon seluler kita, hafal menelusuri kehidupan online orang lain, bertindak reaksioner tanpa mengambil waktu untuk mempertimbangkan informasi dengan matang, dan membagikan informasi tanpa sempat memikirkan efeknya.

Efek Negatif yang Potensial Muncul

Hal-hal yang bahkan tidak ada 10 tahun yang lalu sekarang telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sehingga tidak ada yang mengambil satu detik untuk mempertimbangkan efek negatif yang potensial muncul. Film ini disebut sebagai commentary social atau menangkap kejadian yang ramai di masyarakat untuk dijadikan cerita film.

Film ini menjadi bahasan menarik di kalangan kritikus film dan pegiat literasi media. Literasi media berfokus pada hal mengedukasi publik (anak-anak, remaja, dan dewasa) di lingkungan formal maupun informal untuk secara kritis dan sadar mengonsumsi pesan yang disampaikan media.

Literasi media mencakup berbagai keterampilan, seperti pemikiran kritis, pemecahan masalah, otonomi, komunikasi, dan partisipasi (Daniel Ciurel, 2016). Hal ini penting karena zaman bergerak sangat cepat, masuk revolusi industri 4.0, dunia yang berbasis Internet meninggalkan media-media konvensional, pesan yang disampaikan oleh media juga telah bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang dapat membuat kita menjadi gagap informasi, gagap media.

Perkembangan ini yang memaksa kita senantiasa belajar supaya kita bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu di media. Asumsi saya, orang tua harus memulai membekali diri dengan literasi media sebelum memberi bekal pengetahuan terhadap anak-anak khususnya dan publik pada umumnya.

Netflix dan Youtube memiliki aturan-aturan sendiri yang bila kita cermati memang telah membatasi dan mendefinisikan segmen penonton atas tayangan di sana. Bila kita terapkan aturan-aturan itu dengan pengawasan mandiri sebenarnya aman-aman saja untuk anak-anak.

Netflix adalah kanal berbayar dan Youtube bisa dikatakan tak gratis karena sangat kecil kemungkinan anak-anak kita membeli kuota paket Internet tanpa uang dari orang tua mereka. Kerja negara membatasi, mengawasi, menghapus konten negatif tak akan efektif bila memang publik tak teredukasi dengan baik. Publik akan mencari celah-celah untuk meraih konten negatif itu sampai dapat.

Dengan literasi media kita tak butuh lagi lembaga semacam KPI karena anak-anak kita dan publik yang telah teredukasi dapat dengan sadar menarik diri dari konten-konten yang tak sesuai dengan apa yang mereka pelajari.

Sensor Mandiri

Bukan karena mereka merasa berdosa, namun lebih karena mereka selesai berpikir tentang asas manfaat dan risiko yang harus dihadapi setalah menonton suaatu tayangan atau informasi dari konten digital. Dengan kata lain, kita telah berpikir kritis dan bertindak dengan berbagai pertimbangan setelah menerima informasi dari media, tak semata-mata bertindak dan bersikap reaksioner.

Hal ini akan membentuk kemampuan dan keterampilan sensor mandiri. Imbas dari sensor mandiri adalah konten-konten yang tak tertonton akan tenggelam dan memaksa pembuat konten atau media menghadirkan tontonan yang lebih berkualitas.

Ingat, baik media konvensional maupun media digital selalu mengukur jumlah penonton, salah satunya untuk kebutuhan pembiayaan. Dengan kata lain, di dunia yang semakin maju ini, hidup atau mati sebuah konten, tayangan, atau media tergantung bagaimana publik menanggapi. Bisa kita andaikan bahwa kita ini adalah remote control beradab yang dengan senang hati memindah kanal yang tak sesuai dengan moral atau kebijaksanaan dalam diri kita.

Lembaga negara yang bermacam-macam bentuk dan gaya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film) daripada mengurusi moral masyarakat dengan membatasi dan menutup tayangan atau media, akan lebih efektif bila mengedepankan literasi media, khususnya edukasi dan sosialiasi tentang sensor mandiri sebagai upaya ”lebih baik mencegah (yang tentu lebih murah) daripada mengobati.”

Sebagai penutup esai ini, saya merekomendasikan kepada Anda menonton dan mendiskusikan film yang saya bahas: Ingrid Goes West. Film ini tersedia  di Netflix.