SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

SLEMAN—Pemerintah pusat dan daerah terus mengkaji skema relokasi bagi warga lereng Merapi demi menghasilkan keputusan yang bijaksana.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pihaknya kesulitan untuk mencari solusi masalah relokasi ini. “Semuanya kesulitan, Pemerintah mengalami kesulitan, semua tidak ingin dicari pidana kami akan carikan solusi terbaik. Makanya relokasi ini dipending 2-3 tahun, Pemerintah Pusat belum memutuskan sekarang,” katanya seusai Syawalan di rumah dinas Bupati Sleman, Selasa (20/9).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Sultan mengatakan, Pemerintah menghadapi persoalan yakni masyarakat lereng Merapi sebelah timur di Desa Glagaharjo tidak mau pindah. Menurut dia, tidak mau pindahnya warga ini menyangkut UU lingkungan dan tata ruang sehingga tidak mudah menyelesaikannya. Sultan menegaskan bahwa daerah yang tidak boleh untuk permukiman harus dikosongkan.

“Apabila tetap tinggal di wilayah itu Pemerintah dipidana, apabila memberikan fasilitas juga bisa dipidana. Serba sulit,” ujar Sultan.

Sultan berharap warga bersedia dipindah. Ia yakin bagi warga yang berprofesi sebagai petani mau untuk relokasi di lokasi yang aman. Tapi bagi warga yang menggeluti bidang jasa, menurut Sultan, sulit untuk dipindah. Misalnya memiliki losmen, atau toko di kawasan rawan bencana.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, beberapa warga meminta dukungan untuk relokasi mandiri. Yakni warga Pelemsari sebanyak 81 Kepala Keluarga. Mereka ingin dibantu masalah administrasi tanah. “Kami akan dukung relokasi mandiri ini begitu juga permintaan dukungan administrasi akan kami fasilitasi,” ujarnya. (Harian Jogja/Akhirul Anwar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya