Kebijakan Masih Ruwet, 400-An Calon TKI Asal Karanganyar Urung Berangkat Ke Luar Negeri

Solopos.com, KARANGANYAR -- Sekitar 400 calon tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Karanganyar urung berangkat ke luar negeri akibat dampak wabah Covid-19.

Hal ini juga lantaran belum jelasnya kebijakan penanggung jawab pembiayaan kewajiban karantina dan swab PCR yang wajib bagi para TKI begitu tiba di negara tujuan mereka bekerja.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Herawati, mengungkapkan hal tersebut ketika kepada Solopos.com melalui telepon, Rabu (18/11/2020). Herawati mengatakan saat ini sudah ada 23 negara yang membuka akses untuk menerima TKI.

Duh! Positif Covid-19 Sukoharjo Dari Klaster Perjalanan Hajatan Pernikahan Capai 27 Orang

Informasi itu masuk melalui surat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Meskipun begitu, Herawati mengatakan lebih memilih menunda keberangkatan TKI dari Karanganyar lantaran berbagai alasan.

“Saat ini sudah ada 23 negara yang membuka untuk sektor formal dan informal. Kami masih menunggu untuk zero cost. Soalnya kendalanya itu lebih ke pembiayaan saat TKI belum bekerja dan baru sampai negara tujuan. Mereka wajib karantina selama 14 hari dan uji PCR dulu. Itu di luar dari ukuran penentuan biaya yang selama ini dilakukan,” bebernya.

Menurut Hera, saat ini belum ada kebijakan yang jelas pihak mana yang akan menanggung biaya terkait karantina dan uji swab para calon TKI. Hera berharap ada keputusan atau kebijakan jelas terkait hal tersebut.

Klarifikasi Direktur RSUD dr Moewardi Solo: Jenazah Pasien Covid-19 Bukan Tertukar Tapi Salah Kirim

Biaya Hidup Selama Karantina

Masalahnya, biaya untuk karantina dan tes swab termasuk mahal apalagi TKI asal Karanganyar itu belum mulai bekerja sehingga belum mendapatkan gaji.

Hera mencontohkan TKI yang berangkat ke Malaysia itu biaya hidup minimal 75 Ringgit sehari. Belum lagi biaya swab yang masih fluktuatif. Selama karantina 14 hari biaya tersebut dikalikan 14.

"Belum kalau ternyata positif Covid-19. Biaya perawatannya siapa yang menanggung? Faktor ini masih belum ada kejelasannya yang berujung pada penundaan keberangkatan. Kami dari Pemkab tidak berani membuat keputusan kalau begini. Intinya kami butuh kepastian,” imbuhnya.

Klaster Pasar Sidoharjo Meluas, 80 Pedagang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Meskipun tertunda, Hera memastikan sekitar 400 TKI asal Karanganyar tersebut akan masuk dalam rombongan prioritas apabila sudah terdapat kepastian kebijakan.

“Tapi tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun prioritas, tapi kalau nanti menjelang keberangkatan terpapar Covid-19 ya terpaksa tunda lagi. Tapi yang jelas mereka statusnya tidak batal. Hanya menunggu waktu,” jelasnya.