KEBIJAKAN GENAP-GANJIL: Anggaran Belum Cair, Penerapan Ditunda

Ilustrasi kemacetan di Jakarta. (Dok/JIBI)

JAKARTA–Kebijakan pembatasan kendaraan menggunakan sistem plat nomor ganjil genap mundur dari rencana semula Maret 2013 karena anggaran APBD belum bisa cair. Dinas Perhubungan DKI mengusulkan kepada Gubernur Joko Widodo bisa diterapkan akhir Juni 2013 setelah hari jadi Kota Jakarta.

Promosi Viral Dibanggakan Presiden Jokowi di Acara BRI, Ini Kisah UMKM Mama Muda

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan anggaran pengadaan stiker bersumber dari APBD 2013, tetapi  sampai saat  ini belum bisa digunakan sehingga otomatis proses lelang ikut molor. “Stiker butuh dana untuk pengadaan, sementara [APBD] sekarang masih proses sehingga kalau Maret kurang waktu,” katanya usai menemui Gubernur Joko Widodo di Balaikota Senin (25/2/2013).

Stiker dibutuhkan untuk mempermudah pengawasan oleh petugas Polisi dan Dinas Perhubungan. Ada dua warna stiker yakni hijau untuk plat nomor ganjil dan merah untuk plat nomor genap. Secara teknis stiker ini dipasang  pada kaca mobil depan bagian tengah atas agar mudah terlihat.

Pristono memperkirakan,  dengan molornya APBD maka lelang stiker baru dimulai Maret dan butuh waktu sekitar 40 hari. Ditambah pengadaan dan  pemasangan butuh waktu   total 3 bulan sehingga efektif akhir Juni sistem ini baru bisa diterapkan pada jalur tertentu di Jakarta. “Paling tidak bisa diterapkan akhir Juni setelah ulang tahun Jakarta,” imbuh Pristono.

Lanjutnya, pengadaan stiker ini menelan anggaran mencapai Rp12,5 miliar yang akan dibagikan kepada 2,5 juta kendaraan pribadi  berplat nomor Jakarta. Berdasar perhitungan produksi stiker membutuhkan biaya Rp4.700  per buah dengan  semuanya jenis hologram.

Bersamaan dengan itu, dijelaskan dengan kebijakan ganjil genap tersebut sudah di dukung oleh ketersediaan busway yang sangat cukup. Ketersediaan busway saat ini yakni di koridor satu sudah terdapat 66 busway gandeng, koridor sembilan 54 bus gandeng , koridor enam 30 an bus gandeng.

Wakil Gubernur DKI Jakarta,  Basuki Tjahaja Purnama menegaskan,  dengan rencana diberlakukan sistem ganjil genap belum tentu sistem lama yakni 3 in 1 dihapus. Perlu ada survey mengenai efektivitas kedua sistem tersebut yang punya tujuan sama membatasi kendaraan jalur tertentu.

Selama ini, sambung Ahok,  sistem 3 in 1 cukup efektif kendati banyak muncul joki di tepi jalan. Contohnya di Jalan Gatot Soebroto mampu meredam kendaraan 70%, kalau diganti ganjil genap diperkirakan hanya meredam 30-40%, alhasil bikin tambah macet.

“Selama ini 3 in 1 membuat dia nggak macet, nah kalau kita hilangkan gitu gimana, apakah harus ada kombinasi ganjil-genap dan 3 in 1. Sejauh ini juga belum ada evaluasi kegagalannya,” terangnya.