KEBIJAKAN DPR : Agar Transparan, DPR Diminta Umumkan Susunan Tim Implementasi Reformasi

KEBIJAKAN DPR : Agar Transparan, DPR Diminta Umumkan Susunan Tim Implementasi Reformasi

SOLOPOS.COM -

Kebijakan DPR terus disorot. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengumumkan susunan Tim Implementasi Reformasi DPR RI secara lengkap agar publik mengetahui pandangan dari setiap fraksi 

 

Solopos.com, SEMARANG - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengumumkan susunan Tim Implementasi Reformasi DPR RI secara lengkap agar publik mengetahui pandangan dari setiap fraksi yang ada di badan legislatif itu.

"Tidak diketahuinya keanggotaan tim mengakibatkan sulitnya mendapatkan referensi atau pandangan dari setiap fraksi yang ada di DPR, khususnya terhadap program reformasi DPR yang disiapkan oleh tim," kata Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang seperti dikutip Antara, Minggu (24/5/2015).

Ronald Rofiandri mengemukakan hal itu terkait dengan penyampaian laporan Tim Implementasi Reformasi oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada rapat paripurna, Rabu (20/5/2015). Sebelumnya, pada tanggal 9 Februari 2015, rapat paripurna menyetujui pembentukan tim tersebut.

Namun, sejak dibentuk, kata Ronald, DPR belum pernah mengumumkan susunan keanggotaan tim tersebut secara lengkap, sebagaimana umumnya berlaku untuk suatu tim ad hoc, seperti Tim Mekanisme Dapil (diumumkan pada rapat paripurna 20 Mei 2015), Tim Pengawas Perlindungan TKI, dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otsus Papua, Aceh, dan DIY. Dua tim terakhir diumumkan pada tanggal 9 Februari 2015.

"Keanggotaan tim biasanya lintas fraksi dengan jumlah proporsional. Dalam dokumen laporan tim pun tidak tersedia atau terlampir susunan keanggotaannya," kata Ronald.

Dari laporan tim, lanjut dia, diketahui bahwa program reformasi DPR menitikberatkan pada pembangunan fisik.

Sebelumnya, Tim Peningkatan Kinerja DPR (yang dibentuk berdasarkan SK Pimpinan DPR Nomor 72 C/PIMP/III/2006-2007) dalam laporan yang disampaikan pada rapat paripurna, 29 September 2009, pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan kompleks parlemen.

Berita Terkait

Berita Terkini

Pasar, Pusat Kuliner, Hingga Sangiran Sragen Tetap Buka Saat Libur Lebaran

Sejumlah fasilitas umum dan pelayanan publik seperti pasar, tempat wisata dan Dispendukcapil Sragen tetap buka selama libur Lebaran.

Penanganan Covid-19 Jelang, Selama dan Setelah Libur Idul Fitri

Secara umum, tingkat kasus aktif Covid-19 dan kesembuhan di Indonesia masih lebih baik daripada global.

4 Orang Positif Tes Antigen, Mal Di Solo Boleh Tetap Buka

Satgas Penanganan Covid-19 Kota Solo membolehkan mal dan pusat perbelanjaan tetap buka kendati ada empat orang yang positif tes antigen.

Di Usia 75 Tahun, Vespa Hadirkan 7 Warna Baru Penuh Gaya

7 warna baru yang menawan khusus untuk jajaran Vespa Primavera dan Vespa Sprint.

Tak Gelar Open House, Apa Agenda Wali Kota Solo Gibran dan Keluarga Saat Lebaran?

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan menggelar open house baik di rumah dinas maupun balai kota pada Lebaran ini.

Ayo Kurangi Mobilitas, Demi Mencegah Persebaran Mutasi Virus Corona

Masuknya varian Covid-19 dari luar negeri telah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk mengurangi mobilitas demi mencegah persebaran mutasi virus corona.

Jadwal Imsak dan Magrib di Solo Hari Ini, Rabu 12 Mei 2021

Di bawah ini ada jadwal imsak dan magrib Kota Solo di Jawa Tengah hari ini, Rabu, 12 Mei 2021 dari Kementerian Agama atau Kemenag.

MUI Perbolehkan Salat Id Digelar Berjemaah, Begini Ketentuannya

Pelaksanaan salat Id hanya diperuntukkan untuk wilayah dengan status zona hijau.

Bawa Mobil Karatan, Wanita Cantik Ini Bagi-Bagi Duit & Sembako Di Solo

Seorang wanita cantik membagi-bagikan sembako dengan berkeliling menggunakan mobil pikap karatan di wilayah Kota Solo.

Pemkot Madiun Perbolehkan Masyarakat Gelar Salat Idulfitri

Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan salat Idulfitri boleh diselenggarakan di masjid-masjid dan harus mematuhi protokol kesehatan.

Juara Liga Italia, Inter Milan Malah Diterpa Krisis Keuangan

Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, mengakui ada masalah keuangan di klub. Dia juga mengatakan tak menutup kemungkinan jika Suning Grup selaku pemilik bisa melego klub.

Yussa Nugraha Kian Dekat ke Laskar Sambernyawa

Manajemen Persis dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan penyerang 20 tahun tersebut.