Solopos.com, SOLO — Sebanyak enam fraksi di DPRD Solo menyoroti nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2014 dalam mekanisme rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Solo, Jumat (8/11/2013). Fraksi-fraksi itu menyoroti banyak hal terutama berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan kemiskinan.
Sekretaris Fraksi Amanat Nasional (FPAN) DPRD Solo, Dedy Purnomo, mempertanyakan nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Solo. Menurut dia, PBB itu semula dikelola pemerintah pusat. Dia mengatakan mestinya setelah PBB diserahkan ke pemerintah kota bisa mendongkrak PAD. Dedy juga menyinggung soal sistem pencairan tunjangan profesi guru lantaran pencairan tunjangan itu sering terlambat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Selain masalah itu, FPAN mempertanyakan bagaimana grand design pengelolaan sampah di Kota Solo ke depan? Termasuk proyeksi pengadaan TPS [tempat pembuangan sementara] mobile. Kemudian, terkait dana Rp24 miliar untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas juga dipertanyakan. Proyeksi jumlah pasien yang akan terlayani dan puskesmas mana saja yang akan menerima dana itu tidak ada penjelasan secara rinci,” jelasnya saat ditemui Solopos.com, Jumat pagi.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Solo menyoroti persoalan jumlah bangunan sekolah dasar yang rusak untuk kriteria ringan, sedang dan berat. Lewat juru bicaranya, Wahyuning Chumaeson, FPD juga mempertanyakan sisa anggaran yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH) dan besaran anggaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pengelolaan Solo Techno Park pun tak luput dari perhatian FPD.
Berbeda dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo. Melalui juru bicara Asih Sunjoto Putro, FPKS mempertanyakan perbandingan data yang digunakan pemerintah kota untuk menerangkan pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan dalam RAPBD 2014. Data yang dimunculkan merupakan data tahun 2009 dan 2012.
“Dasarnya apa membuat perbandingan itu. Mengapa mengambil data di 2009. Benarkah tingkat kemiskinan menurun? Sumbernya dari BPS [Badan Pusat Statistik] atau data TNP2K [Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan]. Kebijakan anggaran yang seperti apa untuk mengurangi kemiskinan itu,” ujar Asih.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
