KEBIJAKAN ANGGARAN : JK: Efisiensi Tak Ganggu Pembangunan Infrastruktur

Kebijakan anggaran diterapkan pemerintahan Jokowi-JK yakni efisiensi.

Solopos.com, JAKARTA – Efisiensi anggaran belanja 2016 dinilai hanya berdampak pada belanja rutin negara dan tak akan mengganggu anggaran infrastruktur nasional.

Promosi Jadi Merek Bank Paling Berharga di RI, Nilai Brand BRI Capai US$5,3 Miliar

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku kemampuan penerimaan negara tahun ini memang perlu dievaluasi karena terjadi perubahan situasi, salah satunya penurunan harga minyak dunia.

Untuk itu, pemerintah segera menghitung ulang target dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2016 sesuai dengan kondisi saat ini.

“Jadi itu anggaran rutin saja harus dievaluasi, kalau infrastrukturnya tidak boleh turun,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (23/2/2016).

Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan pemangkasan belanja sekitar Rp200 triliun hingga Rp290 triliun guna mengantisipasi melesetnya penerimaan akibat penurunan harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemangkasan belanja merupakan konsekuensi logis dari penurunan penerimaan negara.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyebutkan, meski akan ada penambahan penerimaan negara dari skema pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah tetap mempertimbangkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga rata-rata sekitar 10%.