KEBAKARAN HUTAN INDONESIA : IABI: Perlu Lembaga Ad Hoc

Kebakaran hutan Indonesia, membuat IABI meminta pemerintah membentuk lembaga ad hoc.

Solopos.com, SOLO--Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) mengusulkan pembentukan lembaga ad hoc untuk menangani bencana kebakaran hutan. Pembentukan lembaga ekstrastruktural didorong menyusul maraknya tumpang tindih aturan dan instansi dalam penanganan bencana.

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

Wakil Ketua IABI, Harkunti Pertiwi Rahayu, dalam jumpa pers di The Sunan Hotel, Minggu (18/10/2015), mengatakan penanganan kebakaran hutan di Indonesia masih cenderung reaktif dan tidak sistematis. Hal itu berdampak pada lambatnya penanganan kebakaran hutan.
Menurut Harkunti, perlu ada semacam lembaga ad hoc yang bersifat superbodi untuk memberi respons cepat terhadap maraknya bencana tersebut.

“Lembaga ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Akan dipilih orang-orang yang berkompeten dari lintas struktural untuk memerkuat lembaga ini,” ujarnya.

Harkunti mengatakan lembaga tersebut tak hanya fokus pada penanganan bencana, melainkan turut menawarkan konsep pencegahan kebakaran hutan. Sanksi tegas bagi pelaku pembukaan hutan sembarangan juga diharapkan efektif melalui lembaga tersebut.

Menurut Harkunti, lembaga ad hoc akan memberi perhatian lebih pada masyarakat adat untuk ikut merumuskan penanganan kebakaran hutan.

“Perlu membangun kemitraan dengan masyarakat untuk memerkuat sistem early warning,” ucap peneliti mitigasi bencana dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Layaknya lembaga ad hoc, dia mengatakan institusi yang ditawarkan IABI bersifat sementara. Lembaga tersebut, sambung Harkunti, akan dibubarkan seiring penguatan institusi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Jadi sembari lembaga ad hoc berjalan, ada upaya penguatan terhadap institusi yang sudah ada.”

Tim perumus lembaga ad hoc dari United Nations The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP), Puji Pujiono, menilai kasus kebakaran hutan di Indonesia sudah genting karena cenderung meluas cakupan wilayahnya.

Dia menyebut penyelesaian kebakaran hutan harus mengakomodasi tiga poin yakni win-win solution, penanganan berkelanjutan serta berkeadilan.
Pakar dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Handoko Seto, menilai sudah saatnya teknologi early warning diterapkan sejak hulu untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Seto mengatakan teknologi dapat dimaksimalkan untuk memonitor pembukaan lahan.