SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kuala Lumpur [SPFM], Belum jelasnya pelaksanaan pemutihan dan pemulangan pekerja ilegal oleh pemerintah Malaysia, menjadi perhatian serius Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Oleh karena itu KBRI berniat mengirimkan surat kepada pemerintah Malaysia, untuk menanyakan kejelasan perusahaan yang akan ditunjuk melaksanakan program itu. Sebelumnya diberitakan pada 22 Juni lalu, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, mengumumkan akan melakukan pemutihan dan pemulangan pekerja asing tanpa ijin. Program itu rencananya dimulai dengan pendataan pada 11 Juli 2011. Namun, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein mengumumkan, penundaan hingga tanggal 18 Juli 2011. Pemerintah Malaysia kembali mengumumkan penundaan program pemutihan dan pemulangan pekerja ilegal hingga awal Agustus 2011. Atase Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, Suryana Satradiredja Jumat (15/7) mengaku khawatir banyak WNI yang dirugikan oleh calo karena program pemutihan tersebut tak jelas. Menurut Suryana, setiap hari KBRI menerima pengaduan dari masyarakat tentang penipuan pihak-pihak yang menjanjikan pengurusan pemutihan dan pemulangan TKI. Padahal hingga kini perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan program pemulangan belum ditetapkan pemerintah Malaysia. [tempo/dev]