Sudaryati/Istimewa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (31/7/2019). Esai ini karya Sudaryati, pengurus Yayasan Kakak di Kota Solo, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah atik_sudaryati@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota Solo menyiapkan  Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Kokok (Raperda KTR) yang mengatur tempat-tempat terlarang untuk aktivitas merokok, pemasangan iklan rokok, dan jual beli rokok (Harian Solopos edisi 6 Juli 2019).  Hal tersebut penimbulkan pro dan kotra di masyarakat.

Banyak warga yang setuju dengan kebijakan tersebut, tapi ada juga yang menolak kebijakan tersebut. Ada pula yang acuh tak acuh dengan munculnya kebijakan tentang KTR. Menikmati kehidupan dan lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undan-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Yang ditekankan pada UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 113 ayat (1), adalah pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pengaturan dan penegakan KTR untuk melindungi hak asasi warga negara mendapatkan udara bersih.

Konsumsi dan penjualan rokok perlu diatur dan diregulasikan agar tidak mengganggu hak dasar untuk hidup sehat tanpa polusi udara. Kita tahu rokok mengandung lebih dari 4.000 racun membahayakan serta mematikan yang di antaranya bersifat karsiogen (mengandung zat penyebab kanker).  Bahaya tersebut tidak hanya bagi perokoknya, tetapi juga membahayakan orang sekitar yang merupakan perokok pasif.

Untuk melindungi hak asasi perokok pasif inilah diperlukan regulasi yang melindungi perokok pasif dari bahaya mematikan yang berasal dari perokok aktif. Dasar pengaturan KTR adalah UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dijabarkan dengan PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau.

Berdasarkan peraturan pemerintah ini dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mewujudkan KTR.   KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 peraturan pemerintah ini antara lain fasilitas pelayanan kesehatan; tempat belajar mengajar;  tempat anak bermain;  tempat ibadah;  angkutan umum;  tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 

Mencegah Perokok Pemula

Pemerintah daerah wajib menetapkan KTR dengan peraturan daerah. Langkah Pemerintah Kota Solo mengusulkan peraturan daerah tentang KTR memang sudah seharusnya. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Tujuan pengadaan KTR adalah menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok; menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan mewujudkan generasi muda yang sehat.

Sebanyak 2-3 orang dari 10 anak Indonesia usia 15 tahun-19 tahun merupakan perokok aktif (Kemenkes, 2017). Jumlah perokok usia anak (di bawah 18 tahun) juga meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 8,8% pada 2016. Fakta yang juga mengkhawatirkan yaitu 34,71% anak usia lima tahun hingga 17 tahun menghisap lebih dari 70 batang rokok per pekan (Susenas, 2016). 

Sebanyak 33% siswa laki-laki dan 17% dari seluruh jumlah siswa di Indonesia merokok untuk kali pertama pada usia di bawah 13 tahun, umumnya di bangku sekolah dasar (Kemenkes, 2016). Sekitar 49% atau 43 juta dari total 87 juta anak di Indonesia telah terpapar asap rokok (perokok pasif). Sekitar 11,4 juta atau 27% di antara mereka merupakan anak berusia di bawah lima tahun (Kemenkes, 2016).

Perda KTR mendukung program Pemerintah Kota Solo mewujudkan kota layak anak (KLA). Salah satu indikator KLA adalah tersedia KTR dan tidak ada iklan, sponsor, dan promosi rokok. Ada lima target strategi kebijakan KLA terkait pengendalian rokok, yaitu langsung ke anak dengan melatih forum anak menjadi pelopor dan pelapor, melalui keluarga dengan pusat pembelajaran keluarga, melalui sekolah dengan kebijakan sekolah ramah anak, melalui lingkungan tempat ruang-ruang  publik yang merupakan KTR.

Raperda KTR yang masih dalam perbahasan harus bermuatan perlindungan semaksimal mungkin untuk anak dan  mencegah perokok pemula. Penetapan KTR juga disertai larangan kepada setiap orang menjual rokok kepada anak-anak dan larangan kepada setiap orang menyuruh anak menjual, membeli, atau  mengonsumsi rokok. Bebaskan dari iklan, promosi, dan sponsor rokok di ruang publik mana pun.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Forum Anak Surakarta bersama Yayasan Kakak ditemukan 1.472 iklan, promosi, dan sponsor rokok di Solo. Itu hanya sebagian wilayah saja yang terjangkau. Di singapura, di Malayisa, Thailand, dJepang, dan berbagai negara lainnya tidak ditemukan  iklan rokok. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pemberlakuan perda KTR di Kota Solo.

 

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten