Solopos.com, SOLO — Kawasan permukiman kumuh di Kota Solo sebagian besar saat ini sudah ditata oleh Pemerintah Kota Solo. Penataan terutama terpusat di wilayah Kelurahan Mojo dan Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon.
Namun, masalah baru hadir dengan sarana dan prasarana yang mulai beralih fungsi hingga keinginan masyarakat untuk mengembangkan potensi di bekas kawasan kumuh tersebut.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Terkait itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Balai PPW) Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menyusun policy brief.
Tujuannya untuk Menata Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Balai PPW Jateng dan UNS menggelar acara dialog interaktif bersama pemangku kebijakan dan perwakilan tokoh masyarakat.
Diskusi membahas penanganan kawasan kumuh yang berlangsung di Hotel Harris, Purwosari, Solo, Selasa (15/12/2022), itu bertajuk Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Mendukung Keberlanjutan Penataan Permukiman Kumuh.
Baca Juga: Kerap Dikunjungi Wisatawan Jepang, Bengawan Solo Potensial Jadi Objek Wisata
Hadir dalam diskusi itu Kepala Balai PPW Jateng Cakra Nagara, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Solo Gatot Sutanto. Kemudian Wakil Rektor III UNS Solo Kuncoro Diharjo dan Dekan FISIP UNS Ismi Dwi Astuti Nurhaeni.
Dalam diskusi ini, terdapat beberapa poin penting dari kondisi Kota Solo secara umum, kebijakan pemerintah terkait permukiman kumuh, hingga potensi-potensi yang ada.
“Kota Solo ini adalah kota terpadat di Jawa Tengah, terutama Solo di bagian Selatan. Sedangkan di Kota Solo itu tidak ada sumber daya alam. Jadi titik beratnya di bidang perdagangan dan jasa,” ujar Gatot Sutanto.
Gatot menjelaskan Pemkot Solo sudah berusaha maksimal untuk memanfaatkan potensi jasa dan perdagangan. Harapannya bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat di Kota Solo, termasuk yang tinggal di kawasan permukiman kumuh agar bisa berkembang.
Baca Juga: Luas Kawasan Kumuh Kota Solo Berkurang Hampir 70%, Gibran Beberkan Strateginya
Penambahan Fasilitas
“Pemerintah Kota Solo berusaha memanfaatkan hal tersebut dengan baik, supaya semua warga Kota Solo bisa terus berkembang. Mereka yang tinggal di kawasan permukiman seperti di Semanggi atau Mojo bisa berkembang dan taraf hidup mereka meningkat,” lanjut Gatot Sutanto.
Mendukung langkah Pemkot Solo, Kepala Balai PPW Jateng Cakra Nagara mengatakan dengan meningkatnya perekonomian di Kota Solo, penataan dan penambahan fasilitas di sekitar pemukiman kumuh bisa dilakukan.
“Kota Solo ini termasuk paling cepat dalam serah terima aset dan menjadi indikator yang baik dalam pengembangan ekonomi di bidang jasa dan perdagangan. Tentunya ini juga berdampak di sekitar permukiman kumuh karena masyarakatnya bisa mengembangkan potensinya, namun juga dengan penataan ruang yang dirumuskan oleh PUPR,” urai Cakra.
Baca Juga: Bahas Kawasan Kumuh Solo yang Tinggal 118 Hektare, Gibran Temui Menteri PUPR
Cakra mencontohkan beberapa program kerja Kementerian PUPR untuk kawasan permukiman kumuh di skala nasional. Visi Kementerian PUPR adalah mewujudkan 100-0-100 yang maknanya 100 persen air minum, 0 kawasan kumuh, dan 100 persen sanitasi layak pada 2030.
“Di Kota Solo sudah ada surat keputusannya pada 2018. Ini tentu memudahkan kami untuk bukan hanya menata permukiman kumuh, tetapi juga mengembangkan potensi yang ada di permukiman kumuh seperti wisata atau perdagangan,” jelas Cakra.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
