Koordinator Omah Publik Nanang Setiyono. (Antara-I.C. Senjaya)

Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah menorehkan prestasi mengoperasikan Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah. Namun, operasional kawasan industri tersebut masih menyisakan penuntasan persoalan ganti rugi lahan.

Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Omah Publik yang mempersoalkan permasalahan tersebut menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Diungkapkan bahwa pembebasan lahan di tujuh desa di Kabupaten Kendal yang terdampak proyek KIK itu hingga kini belum tuntas meskipun lingkungan usaha tersebut telah resmi beroperasi.

Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Omah Publik, Nanang Setiyono, mengungkapkan setidaknya ada tujuh desa terdampak KIK yang proses ganti rugi lahannya belum tuntas. "Ada sekitar 36 ha tanah milik desa di tujuh wilayah itu yang belum selesai ganti ruginya," ungkap Nanang di Kota Semarang, Jateng, Rabu (10/4/2019).

Lahan yang terkena proyek KIK tersebut, kata dia, merupakan area persawahan dan tambak. Ketujuh desa yang terkena proyek itu adalah Desa Wonorejo, Sumberejo, Magelang, Brangsong, Sidorejo, Kutoharjo, dan Nolokerto. Luas lahan desa di ketujuh wilayah yang terdampak KIK bervariasi.

Ia mempertanyakan legalitas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal mengingat status lahan sebagai syarat mengajukan izin belum legal. Padahal, ungkap dia, proyek KIK yang dimulai pada tahun 2013 itu telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.

"Status lahannya belum jelas tetapi Pemkab Kendal sudah menerbitkan izin untuk PT Jababeka sebagai pengelola KIK," katanya.

Keberadaan KIK, sambungnya, juga menyebabkan terganggunya saluran irigasi untuk persawahan.

Terpisah, Land Management Division Head PT Jababeka Rahendra Vidyasantika, ketika dimintai konfirmasi mengakui adanya tanah desa yang terdampak proyek KIK. Menurut dia, status lahan di sejumlah titik yang terdampak proyek tersebut ada yang sudah selesai proses ganti ruginya dan ada pula yang belum.

"Kalau ganti rugi tanah masyarakat lebih sederhana, dibayar lalu balik nama. Untuk tanah desa ini proses pengurusannya harus menunggu surat keputusan dari Mendagri," katanya.

Padahal, kata dia, pengelola KIK sudah menyiapkan tanah pengganti jika proses ganti rugi telah tuntas. Rahendra sendiri belum bisa merinci lokasi mana saja yang tanah desanya belum selesai proses administrasi di Kemendagri.

"Saat ini kami masih menunggu SK dari Kemendagri, ada yang masih dalam proses," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten