KASUS SUAP MUSI BANYUASIN : Bupati Musi Banyuasin Akui Ada Unsur Pemerasan oleh DPRD

Kasus suap di Musi Banyuasin yang menyeret Bupati dan anggota DPRD setempat diduga mengandung unsur pemerasan.

Solopos.com, JAKARTA — Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty, Jumat (27/8/2015), memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Keduanya berstatus sebagai saksi atas empat pimpinan DPRD Banyuasin yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Jumat (21/8/2015) yang lalu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pahri Azhari dan Lucianty tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung diperiksa oleh tim penyidik KPK. Setelah tujuh jam menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, Pahri keluar dari gedung KPK sekitar pukul 17.00 WIB.

Pahri Azhari mengaku ada unsur pemerasan kepada dirinya dalam kasus suap ini. “Iya, semacam itulah.” ujar Pahri di gedung KPK Jumat (27/8/2015).

Pahri enggan menyebutkan siapa saja dan berapa banyak anggota DPRD yang menerima uang pelicin tersebut. “Kurang tahu juga berapa yang terlibat. Karena itu semua ada di penyidik.” tambahnya.

Pahri Azhari dan Lucianty ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (14/8/2015). Pahri diduga terlibat dalam kasus suap pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Musi Banyuasin 2015.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada 19 Juni 2015 yang lalu. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK berhasil mengamankan Syamsudin Fei Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Musi Banyuasin, Faisyar Kepala Bappeda Musi Banyuasin, Bambang Karyanto dari PDIP, dan Adam Munandar dari Partai Gerindra.

Selain itu ada 4 orang anggota DPRD yang terlibat dan telah dijadikan tersangka oleh pihak KPK, yaitu Islan Hanura dari Fraksi Golkar, Raimon Iskandar dari Fraksi PAN, Darwin A.H dari PDIP, serta Aidil Fitria dari Fraksi Gerindra.