KASUS SUAP BANSOS SUMUT : Evy Siapkan Ratusan Juta Rupiah untuk Orang Kejakgung, Ini Perinciannya

Kasus suap Bansos Sumut terus mengungkap fakta baru di persidangan. Evy menyebut nama orang di Kejaksaan Agung.

Solopos.com, JAKARTA — Evy Susanti akui adanya pemberian uang kepada pihak lain untuk menangani kasus Basos Sumut, selain kepada Patrice Rio Capella. Fakta itu terungkap dalam persidangan kasus suap Bansos Sumut dengan terdakwa Patrice Rio Capella.

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online

Keterangan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Artha Theresia dalam BAP Evy Susanti saat persidangan Patrice Rio Capella. Menurut Evy, uang tersebut diminta oleh OC Kaligis selaku kuasa hukumnya untuk diberikan kepada Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Maruli Hutagalung.

“Selain Rp200 juta, ada uang untuk yang lain?” tanya majelis hakim Artha Theresia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/11/2015).

“Tidak pernah tapi yang diinfokan Pak Kaligis katanya ada sejumlah uang diberikan kepada orang di Kejaksaan Agung,” jawab Evy Susanti.

“Berapa?” tanya Hakim Artha
“Nilainya ke saya Rp300 juta, ke Pak Gatot saya tidak tahu pasti,” jawab Evy.
“Siapa di Kejakgung?” tanya Hakim Artha.
“Maruli,” ujar Evy.

Evy menyatakan dirinya sejak awal hanya ingin Patrice Rio Capella berkomunikasi dengan pihak kejaksaan untuk mendapatkan kejelasan terkait kasus Bansos Sumut yang menjerat suaminya. Menurut Evy, kasus bansos yang ditangani Kejaksaan Agung sudah dinyatakan klir alias tidak ada penyimpangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Patrice Rio Capella membantu Gatot Pujo Nugroho dalam kasus dugaan korupsi Dana Bansos, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung.

Atas dakwaan tersebut, Patrice Rio Capella diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.