KASUS RS SUMBER WARAS : Pertanyakan Investigasi KPK, Komisi III DPR Bantah Incar Ahok

Kasus RS Sumber Waras dinyatakan tak memenuhi unsur korupsi. Sebagian anggota Komisi III DPR mempertanyakannya.

Solopos.com, JAKARTA — Sikap Komisi III DPR terkait kasus RS Sumber Waras sempat memunculkan anggapan jika kasus itu sengaja diembuskan terkait Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam rapat dengan pimpinan KPK hari ini, sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan kesimpulan KPK bahwa tak ada unsur korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa contohnya, dia mempertanyakan mekanisme investigasi yang dilakukan KPK. Dia menilai, pelibatan lembaga masyarakat dalam investigasi tersebut dinilai tidak tepat. “Masak KPK lebih percaya dengan lembaga masyarakat, dibanding BPK sebagai auditor resmi negara,” imbuh dia.

Namun hal itu segera ditepis oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Bambang menyatakan isu kasus RS Sumber Waras tidak ada sangkut pautnya dengan Ahok. Menurut dia, keterlibatan Komisi III mengurus kasus ini dilatarbelakangi laporan dari elemen masyarakat. Selain laporan, pihaknya juga didasarkan hasil audit BPK.

Namun, dia membenarkan bahwa keputusan terkait maju dan tidaknya kasus tersebut tergantung KPK sebagai lembaga penegak hukum. Rapat dengar pendapat itu sendiri diskors hingga besok pagi. Rencananya, KPK akan menjawab semua pertanyaan dari Komisi III tersebut.

Secara terpisah, Komisioner KPK La Ode M. Syarief menjelaskan KPK akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan terkait kasus tersebut. Dia mengatakan banyak pertanyaan yang diungkapkan secara detail, sehingga KPK akan mempersiapkan jawaban soal hal itu.

“Jadi besok kami akan menyiapkan jawaban-jawaban terkait pertanyaan dari mereka,” kata Syarief, Selasa (14/6/2016).

Dia menyatakan, KPK perlu menjawab semua pertanyaan itu supaya wacana terkait kasus RS Sumber Waras berimbang. “Kami akan persiapkan jawaban yang detail, supaya informasinya juga seimbang. Kenapa KPK hingga saat ini belum menaikan status kasus itu ke level penyidikan,” ungkap dia.

Pro dan kontra tentang hasil audit pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) itu muncul setelah hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 menemukan pengadaan lahan tersebut lebih mahal dari harga semestinya. Versi BPK, akibat harga yang kemahalan itu, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp191 miliar dari total pembelian lahan senilai Rp800 miliar.

Sedangkan versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menyembunyikan kebenaran soal audit pengadaan lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).