Kasus penyegelan menara seluler di Tegalgede, warga dan perwakilan perusahaan dipertemukan

Karanganyar (Espos)–Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Karanganyar mempertemukan warga dan perwakilan PT Tower Bersama terkait aksi penyegelan menara seluler di lingkungan Dukuh/Kelurahan Tegalgede, Karanganyar Kota, Rabu (5/5).

Pertemuan diikuti Ketua RW IV Dukuh/Kelurahan Tegalgede, Sumaryo, didampingi sejumlah warga lain, dua orang wakil perusahaan, Yulianto dan Sigit, serta Kepala BPPT, Tatag Prabawanto. Dalam kesempatan itu warga menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya agar izin hinder ordonantie (HO) atau gangguan lingkungan yang telah habis masa berlakunya segera dipenuhi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Warga hanya meminta agar PT Tower Bersama selaku pemilik menara melaksanakan kewajibannya menyangkut izin. Selama ini operasional tower tidak dilengkapi izin lingkungan setelah habis periodenya sejak tahun 2009 lalu,” ungkap Sumaryo kepada wartawan seusai mediasi di Kantor BPPT.

Dia mengatakan, dalam pertemuan pertama itu belum ada kesepakatan berarti dan akan dilanjutkan pertemuan berikut. Hal itu setelah perwakilan PT Tower Bersama tidak bisa memberikan keputusan karena harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Manajemen Perusahaan terkait tuntutan warga itu.

Secara terpisah, Yulianto, membenarkan perihal proses mediasi yang masih akan berlanjut. Namun demikian menurutnya permasalahan tersebut hanya menyangkut kompensasi perusahaan kepada warga yang dinilai belum memadai.”Intinya soal kompensasi saja, sekarang masih proses pembahasan,” ujarnya singkat seraya menghindar dan meninggalkan Kantor BPPT Karanganyar.

Sementara itu Kepala BPPT, Tatag Prabawanto, menyatakan izin HO PT Tower Bersama memang telah habis sejak September 2009 lalu. Sejauh ini perusahaan pemilik telah mengajukan perpanjangan, tetapi terganjal corporate social responsibility (CSR) kepada lingkungan yang belum terselesaikan secara baik.

try