SOLO--Kasus pembakaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Jeddah, pada Minggu (9/6/2013) lalu oleh ribuan tenaga kerja merupakan puncak dari protes dan amarah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas kurangnya pelayanan dan perlindungan yang seharusnya mereka terima.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam sesi Dinamika 103 SOLOPOS FM, Rabu (12/6/2013) pagi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut dia, selama ini pendekatan yang dilakukan Negara terhadap TKI adalah pendekatan secara entitas ekonomi, artinya TKI hanya dianggap instrumen yang bisa mendatangkan remiten dan bukan pendekatan secara hukum, dimana sebagai warga Negara, para TKI itu seharusnya dilindungi Hak Asasi Manusia (HAM)-nya sebagaimana warga negara lainnya.
Anis menambahkan, kasus kerusuhan di KJRI itu juga menjadi puncak gunung es atas tindakan Pemerintah yang dalam menyelesaikan kasus buruh migrant sebatas melakukan pendekatan case approach atau kasus per kasus. Menurut dia Pemerintah seharusnya mencari akar permasalahan TKI untuk merumuskan suatu strategi nasional yang melibatkan banyak unsur termasuk TKI dan keluarganya sebagai subjek sebenarnya.
Sementara itu, terkait dengan masih banyaknya TKI yang nekad ke luar negeri meskipun seringkali mendapat perlakuan tidak layak, Anis mengatakan, hal itu bukan salah TKI.
“Mereka butuh makan, butuh membiayai anak. Sangat rasional bila mereka mencari pendapatan untuk membiayai hidup mereka,” kata Anis.
Menurut dia, seharusnya Pemerintah itu berterima kasih pada TKI yang bersusah-susah ke luar negeri karena Pemerintah dianggap tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang layak di dalam negeri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
