SOLO–Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Jeddah, pada Minggu (9/6/2013) diamuk dan dibakar oleh ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan menewaskan sedikitnya dua orang.
Warga sendiri menilai permasalahan TKI di luar negeri selama ini ada, karena lemahnya daya tawar dan perlindungan Negara terhadap warganya di bangsa lain.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu tercermin dalam komentar sejumlah warga dalam sesi Dinamika 103 SOLOPOS FM, Rabu (12/6/2013) pagi.
Seorang warga Pajang, Joko mengatakan, tenaga kerja dari Negara lain selalu memiliki komitmen dengan perjanjian kerja (PK) sehingga berani melawan majikan jika tidak sesuai dengan PK. Hal itu, menurut Joko tidak dimiliki oleh TKI.
Sedangkan menurut warga Solo, Latifa, itu adalah bukti tidak mampunya pemerintah melindungi warga. “Ya itulah hasilnya kalau ilmunya belum sampai. Jangankan di Saudi, di sini saja pemerintah belum bisa melindungi rakyatnya. Contoh, pramugari Sriwijaya. Ya, tho?” katanya.
Lain lagi pendapat, warga Solo lainnya, Khoirul Hadi, pria yang berprofesi sebagai dokter spesialis kulit tersebut mengatakan kasus di KJRI adalah wujud birokrasi pemerintah yang tidak melayani rakyat.
“Inilah wujud dan cermin birokrasi pemerintah kita yang arogan, tidak cerdas dan lebih bergaya bossy, bukan melayani rakyat.”
Sementara warga Boyolali Anthon Shanjaya mengatakan, kasus ini telah membuat malu bangsa Indonesia.
“Harusnya kita bangsa Indonesia malu sampai terjadi keributan di negeri orang. Kesalahan ada di kedua belah pihak; KJRI terlalu lamban bekerja dan para TKI sendiri kurang bersabar” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
