KASUS PELINDO II : SP JICT Ungkap Salah Kelola Pelabuhan Oleh Pelindo II

Kasus Pelindo II terus diungkap. Giliran SP PT JICT yang menyerahkan dugaan salah manajemen pelabuhan oleh Pelindo II.

Solopos.com, JAKARTA — Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyampaikan adanya salah kelola manajemen pelabuhan yang dilakukan oleh PT Pelindo II, khususnya soal perpanjangan konsesi JICT.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua SP JICT, Nova Sofyan Hakim, mengatakan perpanjangan konsesi PT JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) dari aspek hukum justru diduga melanggar UU 17/2008 tentang Pelayaran dan ditegaskan oleh Kementerian Perhubungan serta Menteri BUMN. Bahkan, kata Nova, dalam perjanjian awal privatisasi 1999, PT JICT diarahkan untuk dikembalikan sepenuhnya kepada PT Pelindo II.

“Tidak ada klausul yang mengharuskan Dirut Pelindo II RJ Lino memperpanjang [konsesi] JICT dan hal ini juga sudah saya kemukakan kepada Pansus Pelindo II di DPR kemarin, Selasa 21 Oktober 2015,” ujar Nova melalui siaran pers SP JICT, Rabu (21/10/2015).

Selanjutnya, kata dia, dalam rapat dengan Pansus Pelindo II di DPR itu, pengurus SP JICT juga menyampaikan beberapa dokumen terkait determinasi RJ Lino terhadap perpanjangan kepada Hutchison. Lino mengusahakan perpanjangan sejak 2012 atau tujuh tahun sebelum masa kontrak habis di 2019. Petinggi HPH bahkan pernah sms apresiasi langsung Lino atas komitmennya mempertahankan perpanjangan HPH.

“Dokumen lain juga menunjukkan bahwa investasi HPH sudah kembali modal pada 2019. Padahal jika JICT dikelola sendiri, ada pengelolaan potensi pendapatan Rp3 triliun per tahun. Jadi ada potensi uang negara hilang puluhan triliun selama perpanjangan JICT,” paparnya.

Pekerja JICT juga menunjukkan data ke Pansus Pelindo II bahwa tingkat produktivitas per karyawan JICT tertinggi dibandingkan Pelabuhan Koja dan Pelindo II sekalipun. Selama ini perusahaan beroperasi normal dan tidak terbebani biaya pegawai.

Nova mengatakan adapun volume peti kemas ditentukan oleh faktor makro ekonomi bukan operator asing. Jadi tidak benar jika HPH hengkang maka pasar ekspor impor hilang. “Justru pekerja menantang nasionalisme Lino untuk mengambil alih 100% daripada 51% saham JICT,” ujar Nova.