KASUS PELINDO II : Pekerja JICT Ancam Mogok 12 Januari, Tanjung Priok Terancam Lumpuh

Kasus Pelindo II terus berdampak pada Pelabuhan Tanjung Priok yang terancam lumpuh akibat rencana pekerja JICT mogok pada 12 Januari 2016.

Solopos.com, JAKARTA — Pekerja pelabuhan yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP-JICT) mengancam melakukan aksi mogok kerja pada 12 Januari 2015. Hal ini berpotensi melumpuhkan Pelabuhan Tanjung Priok.

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024

Ketua Umum SP JICT, Nova Sofyan Hakim, mengatakan rencana aksi tersebut dilakukan karena tiga alasan. Pertama, adalah dugaan masih adanya pelanggaran kerja bersama (PKB) oleh manajemen secara berulang, tidak dijalankannya rekomendasi Pansus Pelindo II DPR, adan upaya pemberangusan serikat pekerja.

Rencana aksi mogok pada 12 Januari 2015 itu juga disampaikan oleh pengurus SP JICT kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara dan Direksi PT JICT melalui surat SPJICT NoBT/055/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015. “Mogok kerja akan dilakukan 12 Juanuari 2016 mulai pukul 00.01-23.59 WIB,” jelasnya.

Surat pemberitahuan mogok kerja SPJICT itu juga ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua DPR, Pimpinan Pansus Pelindo II DPR, sejumlah menteri terkait, serta asosiasi pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok. Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Seluruh Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto, mengatakan asosiasinya sudah menerima pemberitahuan rencana mogok pekerja JICT itu.

Dia mengatakan, pelaku usaha menyesalkan masih adanya rencana mogok kerja di pelabuhan. Hal ini menandakan pemerintah dan pihak terkait lainnya tidak serius menyelesaikan persoalan yang terjadi pada terminal peti kemas tersibuk di Indonesia itu. “Kalau Pelabuhan mogok otomatis pelaku usaha yang mengalami kerugian karena berpengaruh pada kegiatan logistik,” ujarnya kepada Bisnis/JIBI, Kamis (7/1/2016).

Hal senada diutarakan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan. Menurut Gemilang, mogok kerja di pelabuhan akan menyebabkan pengiriman barang terhambat dan tentunya memengaruhi kebutuhan bahan baku bagi industri. “Kami berharap masalah yang masih terjadi di pelabuhan Priok saat ini bisa segera diselesaikan. Semua pihak harus mengedepankan kepentingan ekonomi nasional,” ujarnya.

Direktur Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan, menegaskan isu rencana mogok yang akan dilakukan oleh karyawan JICT harus disikapi serius oleh Pemerintah. “JICT menangani 70% distribusi barang Jabodetabek, sehingga jika sampai mogok terjadi maka dipastikan akan melumpuhkan kegiatan ekonomi dan membawa dampak kerugian yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Pengaruh RJ Lino

Syaiful mengungkapkan akar masalah sesungguhnya ada pada langkah manajemen JICT melakukan PHK terhadap 38 karyawan outsourcing. Selain itu manajemen telah memutasi dan memberikan surat peringatan kepada karyawan tanpa prosedur dengan dalih pekerja-pekerja tersebut ikut menolak perpanjangan kontrak JICT.

Berkaca kejadian pada 28 Juli 2014, kata dia, pemecatan 2 pegawai JICT oleh Dirut Pelindo II RJ Lino berimbas pada terhentinya aktivitas JICT selama 9 jam. Kasus itu sempat berdampak pada kerugian puluhan miliar rupiah.

“Dalam konteks hal perburuhan, sangat dipahami jika aksi mogok adalah hak karyawan JICT dan merupakan dampak akibat gagalnya perundingan serta dilindungi UU No. 13/2013. Untuk itu ada baiknya kita melihat kebelakang apa yang sesungguhnya tidak tercapai antara karyawan dengan manajemen JICT,” tuturnya.

Syaiful justru mensinyalir potensi kegaduhan akibat mogok JICT terjadi karena masih adanya pengaruh mantan Dirut Pelindo II RJ Lino kepada jajaran manajemen JICT untuk mereduksi gerakan penolakan perpanjangan JICT.

“Manajemen JICT harus bijak melihat bahwa Lino sudah tidak lagi menjabat sebagai nahkoda Pelindo II. Sehingga perselisihan industrial yang meruncing akibat isu perpanjangan JICT tidak seharusnya membawa dampak kerugian bagi aktivitas ekspor impor nasional,” ujar dia.