Tutup Iklan

Kasus Munjul, KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Senilai Rp1,8 Triliun

Kasus dugaan korupsi Munjul mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp152,5 miliar.

 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Bisnis-Arief Hermawan P.)

SOLOPOS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Bisnis-Arief Hermawan P.)

Solopos.com, JAKARTA–KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Salah satu temuan itu yakni dokumen pencairan dana yang diterima Perumda Pembangunan Sarana Jaya senilai Rp1,8 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hal itu akan didalami lebih lanjut guna terangnya perkra ini. Dokumen tersebut tercatat di SK Nomor 405.

“Jadi tentu itu akan didalami termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Sarana Jaya. Karena cukup besar yang kami terima info karena cukup besar angkanya sesuai dengan APBD itu ada SK Nomor 405 itu besarannya Rp1,8 triliun,” kata Firli dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: Partai Politik, Firli, dan KPK

Selain itu, Firli mengatakan ada dokumen lainnya bernilai Rp800 miliar. KPK, kata Firli, akan terus mengusut fakta dari dokumen yang ditemukan tersebut.

“Terus ada lagi SK 1684 itu APBP 800 miliar, nah itu semua di dalami,” ujar Firli.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini.

Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Akhir-akhir ini, KPK juga telah menahan Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar.

Korporasi

Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Lalu, ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

 

 

Berita Terkait

Berita Terkini

Bharada Korban KKB Dimakamkan di Aceh

Bhayangkara Dua (Bharada) Muhammad Kurniadi gugur dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

Duh, 150 Hakim di Jatim Diadukan karena Melanggar Kode Etik

Sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur diadukan ke Komisi Yudisial karena melanggar kode etik.

Epidemiolog Kaget Kasus Corona RI Bisa Turun Cepat

Pandu sendiri mengaku kaget dengan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia bisa turun dengan cepat.

Buronan 12 Tahun Terdeteksi Gara-Gara Menggugat Cerai Istri

Sang buronan terdeteksi setelah namanya muncul di Pengadilan Agama Subang, Jawa Barat sebagai penggugat cerai istrinya.

Kapolda Jateng Janji Beri Pekerjaan Pensiunan Polisi Silver Semarang

Janji itu dilontarkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi setelah video pensiunan polisi silver itu marak di media sosial.

Eksploitasi Anak, Dulu Bocah Silver kini Bayi Silver

Kasus eksploitasi anak dengan dijadikan objek mengamen tidak hanya terjadi saat ini.

Ijazah Jaksa Agung Simpang Siur, Yang Benar Lulusan Mana?

Versi terbaru Kapuspenkum Kejagung, Burhanuddin lulus S1 di Universitas 17 Agustus Semarang.

Eks Elite FPI Dirikan Perisai Bangsa, Tonton G30S/PKI

Ormas Perisai Bangsa diinisiasi Habib Umar Al Athos yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi FPI Surabaya.

Keterlaluan! Dicat Silver, Bayi 10 Bulan Diekploitasi untuk Mengamen

Seorang bayi berusia 10 bulan dieksploitasi untuk mengamen dengan dilumuri cat silver.

Survei Indikator: Kepercayaan Tertinggi Publik kepada TNI

Kepercayaan tertinggi responden kepada TNI sedangkan kepercayaan terendah kepada DPR dan partai politik.

Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Ini Kata Direktur Indikator Politik

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan faktor yang menyebabkan tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun.

Mahadata Meningkatkan Kualitas Statistik Menuju Satu Data Indonesia

Mahadata memang memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai informasi pelengkap statistik resmi.

Video Mengamuk Viral, Ini Klarifikasi Bupati Solok

Bupati Solok akhirnya buka suara tentang alasannya mengamuk di rapat dengan para wakil rakyat pada Jumat (24/9/2021) tersebut.

Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Menurun, Ini Angkanya

Tren penurunan kepuasan publik atas kinerja Jokowi terjadi sejak pertengahan 2019.

Ini Pandangan Pemimpin Uni Soviet Khruschev Soal Sepak Terjang PKI

Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khruschev, menilai aksi militer oleh PKI dengan G30S/PKI adalah kecerobohan karena tidak memahami situasi politik aktual di Indonesia. Media-media Uni Soviet menyebut PKI beraksi atas arahan pemimpin China, Mao Zedong.

Dua Lembaga Umumkan Kandidat Karya Sastra Terbaik 2021

Karya-karya sastra yang dipapresisasi adalah karya sastra yang bermanfaat dan berpengaruh positif dalam pembangunan karakter bangsa.