Kasus Munjul, KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Senilai Rp1,8 Triliun

Kasus dugaan korupsi Munjul mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp152,5 miliar.

 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Bisnis-Arief Hermawan P.)

SOLOPOS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Bisnis-Arief Hermawan P.)

Solopos.com, JAKARTA–KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Salah satu temuan itu yakni dokumen pencairan dana yang diterima Perumda Pembangunan Sarana Jaya senilai Rp1,8 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hal itu akan didalami lebih lanjut guna terangnya perkra ini. Dokumen tersebut tercatat di SK Nomor 405.

“Jadi tentu itu akan didalami termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Sarana Jaya. Karena cukup besar yang kami terima info karena cukup besar angkanya sesuai dengan APBD itu ada SK Nomor 405 itu besarannya Rp1,8 triliun,” kata Firli dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: Partai Politik, Firli, dan KPK

Selain itu, Firli mengatakan ada dokumen lainnya bernilai Rp800 miliar. KPK, kata Firli, akan terus mengusut fakta dari dokumen yang ditemukan tersebut.

“Terus ada lagi SK 1684 itu APBP 800 miliar, nah itu semua di dalami,” ujar Firli.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini.

Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Akhir-akhir ini, KPK juga telah menahan Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar.

Korporasi

Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Lalu, ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

 

 

Berita Terkait

Berita Terkini

Wartawan Ditemukan Mengapung di Sungai

Belum diketahui apa penyebab yang membuat korban meninggal dunia karena masih dilakukan penyelidikan.

IDI: Sesuai Konvensi Jenewa, Nakes Harus Dilindungi dari Siapapun

Sesuai Konvensi Jenewa 1949, nakes harus dilindungi.

Ya Tuhan, Jenazah Nakes Korban KKB Papua Belum Bisa Dievakuasi

Jenazah korban berada di kedalaman sekitar 500 meter sehingga cukup sulit untuk dievakuasi dengan peralatan seadanya

Waspada! Pengadaan Barang dan Jasa Masih Jadi Ladang Korupsi

Ketika mereka bersekongkol secanggih apapun peralatan atau sistem pasti akan jebol,

KPK Ungkap Rekayasa Proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelum lelang, Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi dengan kesepakatan fee 15 persen.

Kerja Sama UNS dengan STP Dukung MBKM Bagi Mahasiswa

Kerja sama ini lebih khusus dijalin STP dengan SV, FT, dan FMIPA UNS meliputi bidang pendidikan dalam pelaksanaan MBKM.

4 Guru Besar Desak Jokowi Tegas kepada KPK

Enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK

Presiden dan Gubernur DKI Kalah dalam Gugatan Polusi Udara

Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi untuk menyediakan udara bersih bagi setiap warga yang tinggal di Ibu Kota.

Komisioner KPI Ralat Ucapan Ketuanya terkait Saipul Jamil

Mulyo mengatakan pernyataan Agung Suprio kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.

Singgung Prabowo, Gus Nur: Sebuah Pengkhianatan

Ustaz Fahim menceritakan sampai kehabisan uang demi memenangkan Prabowo.

DPR Apresiasi Kapolri Larang Polisi Main Tangkap Pendemo Jokowi

Arahan Kapolri, setiap pengamanan kunjungan kerja Presiden agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

Terkait BLBI, Keluarga Bakrie Punya Utang Rp22,6 Miliar ke Negara

Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie merupakan saudara kandung dari Aburizal Bakrie.

Disangka Akali Keuangan Daerah, Eks Gubernur Alex Noerdin Ditahan

Dengan dalih tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta membentuk perusahaan patungan.

Proyeksi Ekonomi Indonesia Sejalan dengan Ekspektasi Pemulihan Ekonomi Global

Semua negara berupaya untuk bangkit dari pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi, termasuk di Indonesia.

Hentikan Glorifikasi Taliban!

Skenario masa depan yang harus dihadapi Taliban adalah akan terpaksa dan dipaksa lebih terbuka dan inklusif.

Mentan dan Mendag Berkolaborasi Selesaikan Persoalan Para Peternak

Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama Mendag Muhammad Lutfi siap memecahkan persoalan para peternak mandiri, salah satunya pakan.